Menko Polhukam Pastikan PDNS 2 Bisa Beroperasi Kembali di Juli 2024
Kementerian Koordinator (Kemenko) Politik, Hukum dan Keamanan (Polhukam) memastikan pelayanan Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 dapat beroperasi kembali pada Juli 2024. Seluruh sistem pelayanan PDNS 2 akan dilaksanakan cold site yang berada di Batam.
Menteri Koordinator (Menko) Polhukam Hadi Tjahjanto mengatakan, cold site Batam akan memproses pencadangan dan meningkatkan kemampuannya dengan hot site untuk pelayanan-pelayanan yang bersifat strategis. Cold site merupakan situs cadangan dengan sedikit atau tanpa peralatan jaringan dan hot site merupakan fasilitas operasional data yang berada di luar lokasi dan dilengkapi dengan perangkat keras serta perangkat lunak untuk digunakan jika terjadi gangguan sistem informasi.
“Karena itu, kemarin kalau kita melihat kejadian imigrasi tidak bisa melayani masyarakat, maka Juli (2024), ini sudah kita tingkatkan kemampuannya. Bisa melayani secara cepat apabila terjadi gangguan di PDNS seperti yang terjadi sebelumnya,” kata Hadi dalam keterangan resminya di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin (1/7).
Di samping itu, kata Hadi, pemerintah pun memutuskan mengubah sistem pencadangan data di kementerian/lembaga. Jika sebelumnya hal itu bersifat mandatory, pasca-kejadian pembobolan data di PDNS maka pemerintah meminta kementerian/lembaga untuk wajib memiliki pencadangan data.
“Dengan begitu, kalau secara operasional PDNS ada gangguan, masih ada backup yaitu cold site yang ada di Batam. Dan setiap pemilik data center juga memiliki backup, sehingga paling tidak ada 3 hingga 4 lapis backup tersebut,” katanya.
Di sisi lain, Hadi menjelaskan, pemerintah turut melakukan pencadangan data yang prosesnya dilakukan dengan memanfaatkan teknologi komputasi awan atau cloud computing. Adapun jenis data yang akan disimpan ke dalam cloud computing salah satunya yakni data statistik.
“Dari apa yang dari kita bicarakan tadi BSSN akan terus meningkatkan keamanan siber, dengan cara menyambungkan ke komando kendali BSSN yang ada di Ragunan, termasuk juga termasuk juga mengaktifkan computer security incident responding, yang akan dimonitor oleh BSSN,” kata Hadi.
Lebih lanjut, Hadi menyebutkan, pemerintah mengimbau kepada instansi kementerian/lembaga untuk berhati-hati dalam menggunakan kata sandi atau password. Hal itu ditekankan untuk meminimalisir kebocoran data yang terjadi di masa mendatang.
“Nanti akan kita berikan suatu edaran agar penggunaan password oleh para user ini juga harus tetap hati-hati, tidak sembarangan dan dimonitor oleh BSSN,” tuturnya.
