Mensos Pastikan Penggeledahan KPK Tidak Terkait Dirinya
Tangkapan layar, Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini/Iconomics
Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini menyebut penggeledahan tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak terkait dengan penyaluran bantuan sosial (bansos) saat ini. Penggeledahan itu disebit dalam rangka mengumpulkan bukri dugaan korupsi penyaluran bansos beras untuk keluarga penerima manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) tahun 2020.
“Kejadiannya tahun 2020, saya dilantik pada tanggal 27 Desember 2020, dan kejadiannya ini sekitar bulan September 2020. Jadi saya nggak tahu masalahnya,” kata Risma dalam keterangan resminya, Jakarta, Rabu (24/5).
Risma mengatakan, pihaknya memegang teguh arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ketika dilantik sebagai Mensos. Ketika itu, Jokowi berpesan agar penyaluran bansos tidak lagi berupa barang, sehingga disalurkan melalui bansos tunai berupa uang kepada masyarakat yang masuk dalam kategori penerima bansos.
“Makanya saya katakan 2021 itu tidak ada bansos beras di Kemensos. Saya tidak tahu di tempat lain. Clear ya? Karena saya tolak, cukup berat waktu itu saya tolak, tapi saya punya prinsip yang saya pegang bahwa perintah Bapak Presiden (Jokowi) bukan dalam bentuk barang,” ujar Risma.
Adanya kejadian itu, kata Risma, pihaknya merasa senang karena para pegawai Kemensos dapat mengambil pelajaran dari apa yang sudah terjadi sebelumnya. Karena itu, pegawai Kemensos diingatkan agar bekerja dengan benar, sehingga kejadian serupa tidak terulang kembali.
“Biar teman-teman di Kemensos juga tahu, kalau mereka tidak nurut apa yang saya sampaikan, kejadian itu akan berulang. Tapi bahwa niat atau apapun itu tidak ada dari saya. Niat saja tidak ada, kepikiran saja tidak ada. Apalagi saya mau menyakiti orang-orang miskin,” kata Risma.
Sebelumnya, KPK menggeledah kantor Kemensos terkait dengan dugaan korupsi satu anak badan usaha milik negara (BUMN) PT Bhanda Ghara Reksa (Persero), dan sejumlah pihak swasta lainnya. Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan, penggeledahan tersebut dilakukan dalam rangka proses hukum terkait kasus dugaan korupsi penyaluran bansos beras untuk KPM PKH tahun 2020-2021.
“Benar, ada kegiatan yang dimaksud,” kata Ali Fikri.
