Menteri Erick Pastikan PMN Tepat Sasaran, Kalau Macam-macam?

Tangkapan layar, Menteri BUMN Erick Thohir/Iconomics
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir memastikan Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada BUMN kini lebih efektif dan tepat sasaran. Menteri Erick mengaku tak segan-segan akan menyikat oknum di BUMN yang tidak memanfaatkan dana PMN sesuai kepentingan yang telah ditetapkan.
“Kalau BUMN tidak sehat, tidak kuat lagi secara korporasi, apalagi tidak punya manfaat untuk masyarakat, ya sayang uang negara harus dihambur-hamburkan, karena itu kita memastikan PMN tepat sasaran,” kata Erick dalam keterangan tertulis.
Kata Erick, proses pengajuan PMN harus berdasarkan kesepakatan tiga menteri yakni Menteri BUMN, Menteri Keuangan, dan Menteri teknis lainnya. Erick mengambil contoh pengajuan PMN untuk BUMN infrastruktur akan melibatkan Erick Thohir, Sri Mulyani, dan Basuki Hadimuljono dalam menyepakati kebutuhan PMN BUMN.
“Suntikan PMN sekarang ini tidak bicara tol Sumatera disuntik sekian, tidak. Suntikan itu kita fokuskan untuk di ruas yang mana penyelesaiannya. Jadi ini tepat, jangan sampai penyuntikan ini disalahgunakan untuk kepentingan lainnya,” kata Erick.
Erick menyebut PMN dialokasikan untuk melakukan akselerasi transformasi BUMN. Erick menyampaikan transformasi, baik dari perubahan model bisnis hingga efisiensi terbukti mampu meningkatkan valuasi saham milik BUMN seperti Telkom, Mandiri, dan BRI yang jika ditotal mencapai Rp1.600 triliun.
“Jadi bayangkan valuasi tiga BUMN saja sudah Rp 1.600 triliun. Jadi kalau ada pihak-pihak, kok utang BUMN besar, ya memang besar. Itu lah kenapa kita sekarang di bawah kementerian kita rapikan mana utang-utang produktif dan mana utang-utang yang koruptif. Yang koruptif kita sikat,” tegas Erick.
Menteri Erick juga menegaskan komitmennya dalam mendorong lebih banyak BUMN untuk melantai di bursa efek sebagai bagian dalam transparansi dan profesionalisme perusahaan.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati belum lama ini mengenai PMN. Pemerintah memiliki komitmen yang kuat untuk memberikan dukungan kepada beberapa BUMN dan Lembaga berupa PMN yang bersumber dari APBN. Tentunya PMN yang berasal dari pajak, PNBP, dan pembiayaan tersebut harus dikelola berdasarkan good governance dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
“Tentu ini menunjukkan komitmen untuk kami (Kementerian Keuangan) bersama Kementerian BUMN sebagai ultimate shareholder dan guna untuk bisa terus mengawal dan menciptakan akuntabilitas yang baik dari dana yang digunakan kepada BUMN dalam bentuk ekuitas. Pemerintah tentu dalam hal ini menggunakan instrumen APBN dari berbagai jalur untuk mencapai target-target pembangunan nasional,” kata Menteri Keuangan.
Pemerintah meyakini bahwa tujuan pemberian PMN dapat tercapai jika pengelolaan PMN dilaksanakan secara penuh tanggung jawab, akuntabel, dan transparan oleh BUMN/ Lembaga penerima.