OJK Sebut 6 Paket Stimulus Ekonomi Pemerintah pada Juni Ini akan Dongkrak Daya Beli

Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan enam paket stimulus ekonomi pemerintah yang berlaku pada Juni ini akan mendongkrak daya beli masyarakat, sehingga pada akhirnya akan meningkatkan konsumsi rumah tangga yang menjadi penopang pertumbuhan ekonomi Indonesia.

“Sehubungan dengan rencana pemerintah meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional dengan menggulirkan enam paket insentif ekonomi di bulan Juni 2025 yaitu berupa diskon tiket pesawat, diskon tarif tol, diskon tarif listrik, bantuan sosial tambahan, bantuan subsidi upah, dan bantuan iuran jaminan kecelakaan kerja (JKK), OJK mendukung upaya dimaksud yang akan memperkuat daya beli dan pada akhirnya mendukung pertumbuhan ekonomi nasional,” ujar Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar dalam konferensi pers hasil rapat Dewan Komisioner OJK edisi Mei 2025, Senin (2/6).

Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi domestik, kata Mahendra, OJK bersama dengan kementerian dan lembaga terkait serta industri jasa keuangan, terus berkolaborasi melakukan upaya-upaya mendorong intermediasi yang optimal, pendalaman pasar keuangan dan pengembangan potensi industri yang prospektif termasuk mendukung segmen UMKM.

Meski dengan laju yang sedikit melambat, menurut OJK, ekonomi domestik masih menunjukkan resiliensi di tengah tingginya dinamika global.

Permintaan domestik khususnya konsumsi rumah tangga, tetap menjadi motor utama yang tumbuh sebesar 4,89%. Inflasi dalam negeri tetap terjaga sebesar 1,95% dan masih dalam rentang target bank Indonesia.

Beberapa indikator perekonomian terkini juga masih menunjukkan resilinesi diantaranya neraca perdagangan yang terus mencatat surplus, defisit transaksi berjalan yang menyempit menjadi 0,05% dari PDB dari sebelumnya 0,87% dan cadangan devisa tetap stabil di level yang tinggi.

“Di tengah pertumbuhan ekonomi yang melambat, tingkat suku bunga yang masih relatif tinggi, dan proses perundingan dagang Amerika Serikat dengan beberapa negara utama mitra perdagangannya yang masih berjalan, maka perlu terus dicermati dampak hal tersebut kepada kinerja debitur dan sektor jasa keuangan Indonesia. Lembaga jasa keuangan diminta untuk terus melakukan asesmen komprehensif agar ke depan mampu mengambil langkah mitigasi yang diperlukan,” ujar Mahendra.