Pembentukan Holding BUMN Pariwisata Diminta Gunakan Asas Kehati-Hatian

Rencana pembentukan holding badan usaha milik negara (BUMN) pariwisata menjadi perhatian serius dari Komisi VI DPR. Pasalnya, industri pariwisata terdampak paling parah karena pandemi Covid-19 sehingga pemerintah menilai perlu upaya percepatan transformasi agar bisnis pariwisata bertumbuh.

Wakil Ketua Komisi VI Aria Bima mengatakan, langkah percepatan pembentukan holding harus dilaksanakan berdasarkan prinsip kehati-hatian. Dan tentu saja harus mampu meningkatkan produk domestik bruto (PDB) di masa wabah Covid-19 ini.

“Soal holding, kita perlu melihatnya dalam narasi besar bahwa BUMN tidak sekadar korporasi yang mendapatkan profit. Tapi, transformasi holding ini harus dikaitkan bagaimana BUMN bisa mendorong PDB dan investasi,” kata Aria Bima seperti dikutip situs resmi DPR beberapa waktu lalu.

Berdasarkan pertimbangan itu, kata Aria, pembentukan holding BUMN pariwisata tersebut tidak perlu dilakukan secara terburu-buru. Terlebih masih perlu ada kajian yang mendalam terutama hubungan peta jalan perusahaan dengan aset yang mampu memberikan leverage, serta pasar yang harus dibidik dengan jelas.

Pembentukan holding, kata Aria, jangan sekadar ingrouping yang tidak punya strategi dengan pasar pariwisata. Pembentukan holding justru terkadang membuat BUMN tidak leluasa untuk berkembang.

Proses holding, kata Aria, harus diiringi upaya restrukturisasi aset, keuangan dan sumber daya manusia (SDM). Dengan begitu, karakter karyawan bisa dibentuk menjadi orang-orang yang mempunya kemampuan kewirausahaan yang memiliki cara pandang nasional dan global.

“Saya kira ini akan menjadi hal yang lebih produktif baik untuk korporasi maupun menjadi agen pendorong untuk PDB. Ini harus dilihat secara global. Kadang hanya berpikir miopi dengan aset yang sedemikian besar di BUMN pariwisata, sehingga aset itu bisa di-leverage dalam bentuk utang-utang baru yang sekedar untuk menutup utang lama,” katanya.

Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan, rencana holding BUMN pariwisata telah mendapatkan persetujuan dari Presiden Joko Widodo. Nantinya, holding BUMN Pariwisata akan menggabungkan sektor pariwisata, penerbangan serta sektor pendukung lainnya, seperti kawasan wisata.

Adapun perusahaan-perusahaan yang akan dijadikan satu kluster adalah PT Hotel Indonesia (Persero), PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, PT Citilink Indonesia, PT Angkasa Pura I dan II (Persero), Sarinah, Borobudur, dan lainnya.