Purbaya Siapkan Strategi Genjot Pertumbuhan Ekonomi ke Atas 6%

Menteri Keuangan yang baru dilantik, Purbaya Yudhi Sadewa, menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia menembus lebih dari 6%. Dalam rapat bersama Komisi XI DPR RI pada Rabu (10/9), ia menegaskan inisiatif cepat (quick win) untuk mencapai target ambisius itu adalah dengan menghidupkan dua mesin utama ekonomi—moneter dan fiskal—yang selama ini dinilai berjalan pincang.

“Jadi, tugas saya di sini adalah menghidupkan kedua mesin tadi, mesin moneter dan mesin fiskal. Saya mohon restu dari parlemen untuk saya menjalankan tugas itu,” ujarnya.

Langkah pertama yang dia lakukan, tambahnya, adalah menginjeksi dana pemerintah di Bank Indonesia ke sistem perbankan. Hal itu, jelasnya, sudah dia sampaikan ke Presiden Prabowo Subianto.

“Saya sekarang punya Rp425 triliun di BI Cash. Besok saya taruh Rp200 triliun,” ujarnya.

Upaya tersebut, tambahnya, sedang dijalankan saat ini.

Upaya ini, menurut dia, bakal menggerakkan sektor swasta yang merupakan penggerak sekitar 90% perekonomian Indonesia.

“Di government side-nya sendiri, saya akan pastikan lagi belanja-belanja yang lambat berjalan dengan lebih baik lagi. Kami akan sisir bagian-bagian yang lambat, kami percepat. Caranya gimana? Kalau mereka nggak bisa menyusun kebijakan anggaran atau menyusun program-programnya atau pengajuan anggarannya, kami akan kirim orang ke sana supaya jalannya lebih cepat dan kita akan monitor on regular basis,” ujarnya.

Purbaya menilai perlambatan ekonomi Indonesia dalam dua tahun terakhir bukan hanya akibat faktor global, melainkan juga karena kesalahan kebijakan domestik, baik fiskal maupun moneter.

Ia mencontohkan periode 2024 ketika perekonomian melambat drastis. Menurutnya, pemerintah terlambat membelanjakan anggaran, sementara Bank Indonesia (BI) justru menyerap likuiditas berlebihan. Akibatnya, sistem keuangan kering dan dunia usaha kesulitan mengakses pembiayaan.

Ekonom senior yang lama berkiprah di pemerintahan ini mengaku strategi barunya banyak dipengaruhi oleh pengalamannya menghadapi berbagai krisis, mulai dari krisis moneter 1997–1998, krisis global 2008–2009, hingga krisis akibat pandemi COVID-19.

Pada 1997–1998, menurut dia, Indonesia salah mengambil kebijakan sehingga meski krisis finansial juga terjadi di beberapa negara Asia, Indonesia yang paling terpuruk. Saat itu, BI menaikkan bunga sampai lebih dari 60% untuk menjaga rupiah. Tetapi di sisi lain, pertumbuhan base money atau uang primer mencapai 100%.

“Jadi, kebijakannya kacau balau. Mau ketat atau mau longgar. Kalau kita melihat dari kebijakan kacau, yang keluar adalah setan-setannya dari kebijakan itu. Bunga yang tinggi menghancurkan real sector. Uang yang banyak dipakai untuk menyerang nilai tukar rupiah kita. Jadi, kita membiayai kehancuran ekonomi kita pada waktu itu tanpa sadar. Ini bukan karena ekonom-ekonom yang dulu bodoh atau bagaimana. Tapi memang kita belum pernah mengalami keadaan seperti itu,” ujarnya.

Belajar dari 1997–1998, Purbaya mengatakan saat krisis global 2008, ia memberikan masukan kepada tim ekonomi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

“Waktu itu, mau jatuh ekonominya, ekspansi fiskal di tahun 2009, dan suku bunga diturunkan di bulan Desember 2008 ketika rupiah sedang lemah. Jadi, hitungan saya, kalau kita menjaga nilai tukar ciptakan pertumbuhan ekonomi, kalau menciptakan pertumbuhan ekonomi, jaga kondisi likuiditas di sistem perekonomian. Itu yang terjadi,” ujarnya.

Namun, pelajaran dari 2008 ini tak diikuti di kemudian hari. Saat pandemi COVID-19, pertumbuhan base money minus 15,3% pada Maret 2021, padahal suku bunga BI diturunkan.

“Ini salah kebijakan kita lagi. Jadi ekonominya turun hampir hancur. Saya dipanggil ke Istana, gimana? Ya udah, Pak, dibalikin lagi aja. Gimana caranya? Ya udah, BI suruh kurangi penyerapannya ke sistem. Terus apa lagi? Tambah uang dari sisi fiskal. Gimana caranya? Bapak punya uang kebanyakan di bank sentral, waktu itu ada Rp529 triliun, balikin ke sistem. Di bulan Mei 2021, dipindahkan uang sebesar Rp300 triliun dari BI ke sistem perbankan. Laju pertumbuhan uang naik lagi dari minus ke double digit, terus dijaga oleh bank sentral juga, di atas 20%. Itu yang menyelamatkan ekonomi kita,” ujarnya.

Namun, sejak pertengahan 2023, terjadi kekeringan likuiditas di sektor keuangan karena kebijakan moneter ketat Bank Indonesia.

Akibatnya, peredaran uang di masyarakat menyusut, konsumsi melemah, investasi terhambat, dan pertumbuhan ekonomi mengalami perlambatan.

“Jadi, itu yang Anda rasakan, ekonomi melambat dengan signifikan, real sector susah, semuanya susah. Makanya, keluar tagline: Indonesia Gelap. Kita semua menunjuk gara-gara faktor global. Padahal, ada kebijakan dalam negeri yang salah juga, yang utamanya mengganggu kita, karena 90% perekonomian kita didorong oleh domestic demand,” ujarnya.

Pada awal 2025 (Januari–April), menurut Purbaya, kondisi membaik. Pertumbuhan uang beredar mencapai 7% pada April. Namun, pada Mei hingga Agustus menurun lagi.

“Jadi, periode perlambatan ekonomi yang sempat 2024 gara-gara kebijakan uang ketat tadi, dipulihkan sedikit, belum pulih sepenuhnya, direm lagi ekonominya. Itu dari sisi fiskal dan moneter. Pemerintah, karena terlambat membelanjakan anggaran, membelanjakan APBN-nya, uangnya tersangkut di bank sentral,” ujarnya.

Purbaya mengakui target 6% tidak akan tercapai secara instan. Namun, ia optimistis fondasi menuju pertumbuhan tinggi sudah terbuka lebar jika pemerintah mampu menggerakkan sektor swasta sekaligus mengoptimalkan belanja publik.