Wamenlu RI Soroti Kesenjangan Pembiayaan dalam Transisi Energi
Wakil Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Arif Havas Oegroseno, menegaskan pentingnya pembiayaan sebagai faktor kunci dalam transisi menuju energi bersih. Pesan itu disampaikan Havas melalui rekaman video dalam The 2nd Indonesia–Mekong Basin Connect Forum: Energy Security Cooperation in the Region yang digelar oleh Kementerian Luar Negeri RI di Hotel Tentrem, Alam Sutera, Rabu (16/10).
Menurut Havas, isu pembiayaan merupakan fondasi dari seluruh upaya mencapai keseimbangan antara ekonomi, sosial, dan lingkungan. Ia mengingatkan, berbagai wacana mengenai energi terbarukan tidak akan berarti tanpa dukungan finansial yang memadai.
Wakil Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Arif Havas Oegroseno brebicara melalui rekaman video dalam The 2nd Indonesia–Mekong Basin Connect Forum: Energy Security Cooperation in the Region yang digelar oleh Kementerian Luar Negeri RI di Hotel Tentrem, Alam Sutera, Rabu (16/10)/Foto: Dok.Penyelenggara
“Setiap diskusi mengenai lingkungan, energi terbarukan, atau perubahan iklim tidak akan berarti apa pun jika kita tidak membicarakan soal pembiayaan,” ujar Havas.
Ia menjelaskan, dunia sebenarnya tidak kekurangan ide atau gagasan dalam mengembangkan energi bersih, namun kekurangan pendanaan.
“Dunia memiliki banyak ide, tetapi kekurangan sumber pembiayaan,” katanya.
Havas mencontohkan kondisi Indonesia yang membutuhkan dana besar untuk mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.
“Hingga tahun 2030, Indonesia memerlukan sekitar 285 miliar dolar AS untuk mencapai target iklim nasional. Dari jumlah tersebut, anggaran pemerintah hanya mampu menanggung sekitar 18 persen, sehingga menjadi tantangan besar bagi kami,” ujarnya.
Tak hanya untuk mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, kebutuhan pembiayaan juga besar untuk pembangunan energi hijau dan infrastruktur penunjangnya.
“Untuk transisi energi dan pembangunan infrastruktur hingga tahun 2060, Indonesia memerlukan sekitar 1 triliun dolar AS,” ujarnya.
Havas juga mengungkapkan bahwa tantangan serupa dihadapi oleh negara-negara lain di kawasan.
“Thailand membutuhkan sekitar 22 triliun dolar AS, dan Vietnam sekitar 360 triliun dolar AS hingga tahun 2040. Secara global, transisi energi hijau mencapai sekitar 755 triliun dolar AS pada tahun 2021,” paparnya.
Menurutnya, fakta-fakta tersebut menunjukkan perlunya inovasi dalam pembiayaan iklim agar transisi energi dapat berjalan adil dan inklusif.
“Solusinya adalah mencari alternatif dan mengembangkan mekanisme pembiayaan iklim yang inovatif,” kata Havas.
Ia menutup pernyataannya dengan menyerukan kolaborasi antarnegara untuk menemukan cara-cara kreatif dalam menjawab kesenjangan pembiayaan ini.
“Saya menantikan gagasan-gagasan inovatif tentang bagaimana kita dapat mengatasi tantangan ini secara kolaboratif,” tutupnya.
Forum ini dihadiri oleh pelaku bisnis sektor energi dari Indonesia dan kawasan Mekong Basin, membahas kerja sama regional dalam memperkuat ketahanan energi dan mendorong transisi energi berkelanjutan.
