Danantara Tak Mau Tanggapi Isu Hukum Terkait Thaksin Shinawatra
Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Angata Nusantara (Danantara) tidak mau menanggapi isu hukum yang menimpa mantan Perdana Menteri Thailand Thaksin Shinawatra. Keterlibatan pihak eksternal dalam Danantara, hanya sebatas pada pemberian perspektif, dan masukan terkait tren ekonomi, serta pasar global
“Mereka tidak terlibat dalam pengambilan keputusan yang diambil oleh Danantara Indonesia,” kata MD Global Relations and Governance Danantara Mohamad Al-Arief dalam keterangan resminya pada Rabu (11/9).
Danantara, kata Arief, selalu mengedepankan prinsip tata kelola yang baik dalam menjalankan tugas. Karena itu, Danantara pun memastikan setiap keputusan yang diambil, sudah memperimbangkan segala aspek yang ada.
“Di mana pengambilan keputusan dilakukan oleh Badan Pelaksana, di bawah pengawasan Dewan Pengawas, sesuai dengan kewenangannya,” ujar Arief.
Sebelumnya, Mahkamah Agung Thailand memutuskan untuk memberikan hukuman 1 tahun penjara atas kasus korupsi, dan penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh Thaksin Shinawatra.
Thaksin sendiri divonis 8 tahun penjara, dalam 3 kasus korupsi pada periode 2008-2013. Pada Agustus 2023, Raja Maha Vajiralongkorn meringankan vonis itu menjadi 1 tahun, dan Thaksin pun menjalankan hukuman itu di rumah sakit karena alasan kesehatan.
Kemudian pada Februari 2024, Thaksin mendapat pembebasan bersyarat karena faktor usia, dan penyakit kronis. Namun belakangan, MA Thailand menilai prosedur penahanan yang dijalankan Thaksin tidak sesuai aturan, sehingga Thaksin kini harus menjalani hukuman itu kembali.
