Politics
Medsos dan E-Commerce Dinilai Sarana Efektif untuk Pasarkan Produk UMKM
Pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) diminta memanfaatkan media sosial dan e-commerce sebagai sarana memasarkan produk-produk mereka. Apalagi pandemi Covid-19 dinilai ...Komisi II Akan Gelar Rapat dengan KPU untuk Putuskan Masa Kampanye Pemilu 2024
Komisi II DPR akan menggelar rapat dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada 7 Juni mendatang untuk membahas durasi waktu kampanye pada Pemilihan ...Pengamat: Bila Mensesneg Sudah Berkata, Maka Reshuffle Kabinet Akan Terjadi
Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin menilai pernyataan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno soal perombakan kabinet akan segera terjadi. Apalagi ...Komisi II DPR Minta Penjelasan Kementerian ATR/BPN Mengapa Pagu Indikatif 2023 Turun
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan Djalil diminta menjelaskan secra detail penurunan pagu indikatif Kementerian ATR/BPN untuk 2023. ...Komisi VII: Pemerintah Harus Tiadakan Perpanjangan KK untuk Vale Indonesia
Komisi VII DPR mendesak pemerintah untuk melarang proses perpanjangan kontrak karya (KK) untuk PT Vale Indonesia Tbk. Adapun KK Vale Indonesia yang ...Komisi VIII DPR Bisa Pahami dan Akan Dalami Pagu Indikatif Kemenag
Komisi VIII DPR akan mendalami pagu indikatif Kementerian Agama (Kemenag) tahun anggaran 2023 yang mencapai Rp 69 triliun. Meski demikian, Komisi VIII ...Ini Alasan Anggota Komisi X DPR Soroti Penurunan Pagu Indikatif Kemenparekraf
Penurunan pagu indikatif Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) pada anggaran 2023 mendapat sorotan dari anggota Komisi X DPR. Soalnya, penurunan anggaran ...Kontroversi Ojol Dalam Revisi UU LLAJ: Antara Inovasi dan Kesejahteraan Sopir
Lebih dari satu dekade yang lalu, perusahaan UberCab “meluncur” di jalan raya San Fransisco, Amerika Serikat (AS). UberCab adalah perusahaan aplikasi yang ...Revisi Perpres Harus Tegas Larang Kendaraan Mewah dan Dinas Gunakan BBM Subsidi
Revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak (BBM) diminta memuat larangan ...RUU Lima Provinsi Dinilai Jawaban untuk Dorong Kemajuan Daerah
Tiga lembaga negara menyepakati Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Lima Provinsi yang terdiri atasProvinsi Sumatera Barat, Provinsi Riau, Provinsi Jambi, Provinsi Nusa Tenggara ...