Politics
Kontroversi “Gas Melon”, Uchok Kadafi Kasih Saran ke Bahlil dan Kader Golkar
Gara-gara kisruh kebijakan distribusi elpiji subsidi 3 killogram (kg), Menteri Energi Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia terus disorot publik. Kebijakan yang niatnya ...Tatib Bisa Beri Kewenangan DPR Evaluasi Pejabat Negara, Pakar HTN: Langkah yang Salah
Langkah Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) yang telah mengesahkan revisi Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib ...Wakil Ketua Komisi VI Apresiasi Presiden Prabowo Pengecer Bisa Kembali Jual LPG 3 Kg
Komisi VI DPR menilai langkah Presiden Prabowo Subianto yang ingin menaikkan status pengecer gas LPG 3 kilogram (kg) menjadi sub-pangkalan menunjukkan keberpihakan ...Anggota Komisi V Prihatin atas Kecelakaan yang Renggut 8 Nyawa dan 11 Luka-Luka
Anggota Komisi V DPR Marlyn Maisarah menyoroti pentingnya peningkatan keselamatan di jalan tol setelah kecelakaan beruntun yang terjadi di Gerbang Tol (GT) ...Sesuai Mandat UU, Presiden yang Susun Struktur Organisasi BPI Danantara
Selepas pengesahan Rancangan Undang-Undang BUMN menjadi UU, maka Presiden Prabowo Subianto akan menyusun struktur organisasi Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara ...Sejumlah Anggota Komisi II Desak Mendagri Bikin Kode Etik Bisnis BUMD agar Bermanfaat ke Masyarakat
Sejumlah anggota Komisi II DPR mendesak Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) membuat code of conduct terkait perilaku bisnis badan usaha milik daerah (BUMD). ...Komisi II DPR akan Fokuskan Pembenahan Tata Kelola Pertanahan
Komisi II DPR terus menyoroti masalah bobroknya tata kelola pertanahan di Tanah Air. Komisi II DPR akan memfokuskan pembenahan tata kelola pertanahan ...Pensiunan Minta Komisi VI Tunda Pembubaran Jiwasraya karena Belum Bayar DPPK
Perkumpulan Pensiunan Jiwasraya mendesak pemerintah untuk menunda pembubaran PT Asuransi Jiwasraya (Persero). Pasalnya, perusahaan BUMN itu belum memenuhi kewajiban solvabilitas dana pensiun ...RUU BUMN Lanjut ke Sidang Paripurna, Menteri Hukum Apresiasi Komisi VI DPR
Pemerintah sepakat untuk membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ke tingkat II dalam rapat paripurna DPR RI. Keputusan itu ...Baleg DPR Klaim Usulan RUU Minerba Hasil Masukan dari Elemen Masyarakat
Badan Legislasi (Baleg) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengklaim usulan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Minerba) yang mengulas kategori ...
