Kontroversi “Gas Melon”, Uchok Kadafi Kasih Saran ke Bahlil dan Kader Golkar

Gara-gara kisruh kebijakan distribusi elpiji subsidi  3 killogram (kg), Menteri Energi Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia terus disorot publik. Kebijakan yang niatnya menata distribusi “gas tabung melon” ini tidak berjalan mulus.

“Situasi seperti ini tidak menguntungkan bagi Bahlil dan Partai Golkar, ada baiknya Partai Golkar bersama kadernya keluar dari Kabinet Merah Putih,” kata Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi kepada wartawan di Jakarta, Kamis (05/02/2025).

Dengan keluarnya Partai Golkar dari KMP, kata Uchok, akan terjadi check and balance baik di lembaga eksekutif maupun lembaga legislatif. Sehingga demokrasi Indonesia akan menjadi lebih sehat.

“Sekarang ini eksekutif dan parlemen mayoritas dikuasai pemerintah, sehingga tidak ada keseimbangan,” ujarnya lagi.

Apalagi, menurut Uchok, desakan reshuffle kepada Bahlil makin kuat. Jadi ketimbang kena reshuffle, ada baiknya Bahlil bersama Partai Golkar memilih menjadi oposisi.

“Toh menjadi oposisi juga sama-sama terhormat, sama-sama memperjuangkan aspirasi rakyat,” ucapnya.

Menurut Uchok, posisi Bahlil serba dilematis, apalagi saat terjadi kekisruhan distribusi LPG bersubsidi itu, semua pimpinan parpol “cari aman”. Sehingga kebijakan Menteri ESDM itu seolah menjadi tanggung jawab pribadi.

“Malah Pimpinan DPR dan Komisi VII DPR terkesan cuci tangan. Golkar cuma jadi bemper,” paparnya.

Partai Golkar, sambung Uchok, harus belajar menjadi oposisi dan tidak harus selalu merapat dalam pemerintahan. “Resources Partai Golkar yang besar dan berkualitas, kalau berada di luar pemerintahan justru membuat demokrasi Indonesia lebih maju,” imbuhnya.

Sebelumnya, Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia meminta maaf atas kegaduhan soal aturan baru pembelian gas sehingga warga tak bisa membeli gas LPG 3 kg di pengecer.

Ia meminta agar polemik pemangkasan distribusi LPG 3 kg tidak dikaitkan ke siapa pun. Dia menyebutkan, jika ada kesalahan itu adalah kesalahan pihaknya.

Sementara Wakil Ketua DPR yang juga Ketua Harian DPP Gerindra, Sufmi Dasco bilang tidak tahu apakan aturan penjualan gas elpiji ini sudah dikomunikasikan Bahlil kepada Presiden Prabowo sebelumnya atau tidak.

Dasco bilang Presiden Prabowo bisa mengambil keputusan terhadap kebijakan menimbulkan polemik di masyarakat.

Dasco menilai aturan penjualan baru gas elpiji sangat mendadak sehingga tidak terkonfirmasi ke warga.

Presiden Prabowo membatalkan aturan larangan penjualan gas elpiji 3 kg di pengecer 3 hari setelah Menteri ESDM menerapkannya.

Dasco juga menyebut kebijakan ini bukan berasal dari Presiden Prabowo.