Langkah Pemerintah di Semester II-2025 untuk Mengawal Pertumbuhan Ekonomi
Pemerintah menilai bahwa kebijakan strategis yang optimal menjadi sangat krusial untuk menjaga kesinambungan momentum pertumbuhan ekonomi dalam jangka pendek, sekaligus memperkuat fondasi ekspansi jangka panjang.
Pemerintah menyebut melalui penguatan peran konsumsi dan investasi, khususnya lewat belanja Pemerintah yang efektif, Indonesia dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif. Strategi ini diharapkan dapat menciptakan lebih banyak lapangan kerja, memperkuat daya beli masyarakat, serta meningkatkan kepercayaan pelaku usaha dalam negeri dan investor asing, sehingga dapat mengundang lebih banyak investasi baik penanaman modal dalam negeri maupun luar negeri.
“Melihat berbagai tantangan perekonomian ke depan, kita perlu menyiapkan berbagai program yang dapat mendorong agar perekonomian Indonesia bisa berkembang di semester kedua dengan pertumbuhan yang lebih tinggi,” ucap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Airlangga Hartarto pada Rapat Koordinasi Tingkat Menteri terkait Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Semester II Tahun 2025 di Jakarta, Jumat (25/07/2025).
Menko Airlangga menyampaikan bahwa Pemerintah menyiapkan serangkaian langkah strategis guna mendorong pertumbuhan ekonomi pada Semester II tahun 2025. Sejumlah langkah difokuskan pada optimalisasi pelaksanaan program prioritas Pemerintah, antara lain Program Makan Bergizi Gratis, Akselerasi Koperasi Desa Merah Putih, serta pembangunan tiga juta rumah sebagai bagian dari solusi perumahan nasional sekaligus memacu pertumbuhan sektor konstruksi dan penyerapan tenaga kerja.
“Dalam pelaksanaan program-program yang memerlukan rekrutmen tenaga kerja baru, termasuk di MBG, akan diprioritaskan untuk masyarakat Desil-1 dan Desil-2,” ungkap Menko Airlangga dalam keterangannya.
Lebih lanjut, Guna mencapai target pertumbuhan di tahun 2025, sinergi kebijakan melalui APBN dan non-APBN sangat diperlukan. Dari sisi konsumsi Pemerintah, Menko Airlangga mendorong percepatan realisasi belanja kementerian dan lembaga, khususnya yang memiliki alokasi anggaran besar. Percepatan ini diperlukan untuk mendorong akselerasi penyerapan APBN.
Di bidang investasi, Pemerintah menekankan pentingnya peningkatan kualitas data serta aksesibilitas informasi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan Kawasan Industri (KI) melalui sinergi dengan BPS. Selain itu, Pemerintah juga mendorong percepatan implementasi Kredit Investasi Padat Karya, peningkatan target Program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), percepatan implementasi Kredit Program Perumahan, dan penyerapan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Kemudian, Pemerintah juga melakukan penguatan di sisi konsumsi rumah tangga yang dilakukan melalui optimalisasi program padat karya tunai.
Di sektor pariwisata, Pemerintah juga menyiapkan skema stimulus yang komprehensif guna menghadapi masa liburan Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025-2026. Stimulus tersebut mencakup penyediaan event nasional dan bundling paket wisata, pemberian insentif PPN-DTP untuk tiket pesawat, serta diskon tarif pada moda transportasi darat dan laut seperti kereta api, kapal laut, penyebrangan, dan jalan tol.
“Pemerintah akan mendorong ada event baru lagi untuk diskon. Nah kalau ke depan, ya kita persiapkan lagi untuk Nataru di akhir tahun,” imbuh Menko Airlangga.
