Prabowo Bakal Hapus Kementerian BUMN, Bagaimana Kebijakan Serupa Telah Dilakukan di Malaysia?

Presiden terpilih Prabowo Subianto berencana menghilangkan Kementerian Badan Usaha Milik Negara [BUMN] dan menggantikannya dengan sebuah super holding, model yang sudah lama dilakukan negara tetangga Malaysia dan juga Singapura.

Malaysia, mendirikan Khazanah Nasional Berhad sebagai pengelola aset negara, pada 1993. Jauh sebelumnya,  Singapura mendirikan Temasek Holdings Limited pada 1974.

Indonesia juga sebenarnya sudah lama merancang super holding ini. Saat Kementerian BUMN didirkan pada 1998,  Tanri Abeng selaku menteri pertama, sudah merencanakan adanya super holding itu.

Karena itu, menurut Associate Director BUMN Research Universitas Indonesia, Toto Pranoto, secara nomentklatur nama kementerian BUMN saat itu adalah Kementerian Negara Pendayagunaan BUMN/Badan Pengelola BUMN.

“Jadi, memang arahnya waktu itu sudah dibuat, di-set bahwa ke depan pengelolaan BUMN itu akan [dalam tanda kutip] terlepas dari birokrasi,” ujar Toto dalam acara Market Review bertajuk ‘Menanti Taji Pembentukan Super Holding Pemerintah Baru’ di IDX Channel, Senin (30/9).

Belum diketahui pasti bentuk kelembagaan baru pengganti Kementerian BUMN di bawah pemerintahan Prabowo Subianto ke depan. Tetapi beberapa waktu lalu, ketua Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran Burhanuddin Abdullah mengatakan akan melakukan transformasi kelembagaan BUMN.  

Informasi yang berkembang, Kementerian BUMN akan digantikan oleh suatu badan atau lembaga pemerintah non departemen.

Apa pun bentuk transformasi kelembagaan yang dilakukan, harapannya membuat BUMN semakin adaptif dan agile, sehingga makin memiliki daya saing yang kuat, tidak hanya di dalam negeri tetapi dalam skala regional dan global.

Menurut Toto, pembentukan holding BUMN, merger beberapa BUMN dan bahkan divestasi BUMN yang dianggap tidak lagi kompetitif selama beberapa tahun terakhir di bawah Menteri BUMN Erick Thohir, juga merupakan bagian dari upaya meningkatkan daya saing BUMN.

Perbaikan pengelolaan itu, menurutnya juga sudah menunjukkan hasil yang baik, yang terlihat dari pertumbuhan beberapa indikator keuangan seperti pendapatan, aset dan ekuitas.

“Ke depan, kalau misalnya Badan [Pengelola BUMN] itu betul-betul akan dibuat, tentu harapannya adalah kemampuan BUMN kita untuk bersaing tidak hanya di domestik tetapi juga regional atau pasar global, juga bisa lebih ditingkatkan,” ujar pria yang juga menjabat sebagai Komisaris Utama PT Reasuransi Nasional Indonesia (Nasional Re) itu.

Belajar dari negera tetangga

Negara tetangga, yaitu Malaysia dan Singapura sudah lama mengelola Badan Usaha Milik Negara [BUMN] secara indepenen, lepas dari birokrasi pemeritahan modal Kementerian.

Super holding adalah suatu organisasi atau unit independen, sekaligus sebagai suatu korporasi yang mengelola seluruh perusahaan milik negara.

Toto mengatakan, di Malaysia super holding itu dikenal dengan nama Khazanah Nasional Berhad dan di Singapura namanya Temasek Holdings Limited.

Karena saat ini sudah terdapat belasan holding yang sudah dibentuk Kementerian BUMN, Badan Pengelola BUMN, ke depan bisa menjadi rumah bagi holding yang sudah dibentuk itu.

“Jadi nanti badan inilah yang akan menjadi pengelola keseluruhan holding company yang sudah ada di dalam konteks pembentukan holding-holding BUMN yang selama ini [sudah ada], juga termasuk mengelola perusahaan-perusahaan yang memang cukup besar dan relatif belum membentuk holding sendiri,” ujarnya.

Selanjutnya, menurut Toto, diklasifikasikan antara holding dengan model bisnis yang sepenuhnya komersial atau mencari keuntungan dan holding yang memiliki tanggung jawab menjalankan fungsi public service obligatioan [PSO].

“Contoh di Malaysia, di Khazanah itu, misalnya, mereka bagi dua seperti itu. Tinggal dibagikan saja nanti target return-nya. Jadi, kalau target return kelompok BUMN yang betul-betul fully commercial itu, tingkat return-nya dibuat lebih tinggi dibandingkan dengan kelompok BUMN strategic yang juga melayani kebutuhan publik dengan target return yang lebih rendah dibandingkan yang komersial,” jelasnya.

Terkait dengan masa transisi, Toto mengatakan bila memang super holding ini dibentuk, maka diharapkan proses transisi dari Kementerian berlangsung dengan baik, tanpa menimbulkan gangguan yang berarti.

“Menurut saya memang perlu ada semacam masa transisi yang cukup. Jadi, misalnya, kalau mungkin nanti nomenklaturnya menjadi Kementerian BUMN/Badan Pengelola BUMN. Dimana fungsi policy making sementara ini mungkin [tetap] ada di Kementerian, tetapi nanti kemudian secara perlahan akan dilimpahkan seluruhnya kepada badan tadi. Dalam jangka panjang, Badan Pengelola BUMN betul-betul menjelma menjadi super holding company untuk mengelola BUMN di Indonesia,” ujarnya.

Bebas dari Intervensi Politik

Sudah menjadi rahasia umum, jabatan-jabatan strategis di BUMN selama ini menjadi bagian dari balas jasa politik. 

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Eko Listiyanto, yang juga menjadi pembicara dalam acara Market Review IDX Channel itu, mengatakan, rencana pembentukan super holding dari presiden terpilih Prabowo Subianto ini hendaknya tidak hanya untuk meningkatkan kontribusi ekonomi dari BUMN, tetapi juga sebagai bagian dari upaya memperbaiki tata kelola BUMN.

“Kenapa harus ada super holding? Karena memang aspek yang menurut saya juga penting adalah di tata kelola. Bagaimana membuat BUMN ke depan lebih profesional, lebih efisien,” ujar Eko.

Menurut Eko, produktifitas dan efisiensi BUMN bisa tercapai apabila tata kelola BUMN “berjarak dengan kepentingan politik”.

Senada dengan Eko, Toto mengatakan, Badan Pengelola BUMN ini memang harus diisi para profesional yang memiliki komptensi teknis yang memadai dan juga pemahaman terkait dengan aspek Good Corporate Governance (GCG).

Menurut Toto, dalam beberapa tahun terakhir, Kementerian BUMN sudah melakukan proses seleksi yang cukup ketat terhadap jajaran direksi BUMN melalui fit and propert test.

“Cuma masalahnya, fit and proper test itu belum dilakukan sepenuhnya untuk calon Dewan Pengawas atau Dewan Komisaris,” ujarnya.

Belajar dari Khazanah Nasional Berhad, Toto mengatakan, pucuk tertinggi atau chairman dari lembaga itu langsung dijabat oleh Perdana Menteri Malaysia.

“Siapa pun Perdana Menteri di Malaysia dia pasti menjabat sebagai Chairman dari Khazanah. Tujannya apa? Tentu supaya menghindarkan seminal mungkin ‘intervensi-intervensi’ yang tidak diinginkan, itu langsung bisa diveto, misalnya, karena chairman-nya Perdana Menteri,”ujar Toto.

“Jadi, kalau Badan [Pengelola BUMN] nanti kemudian langsung di bawah Presiden, maka harapannya juga tentu Presiden bisa menjaga aspek-aspek terkait dengan tata kelola ini dengan cara yang lebih baik ke depannya,” tambah Toto.

Terkait sumber daya manusia, menurut Toto, super holding ini juga bisa diisi oleh profesional ekspatriat. Menurutnya, Khazanah dan Temasek juga banyak merekrut profesional asing.

“Saya pernah benchmarking ke Khazanah,  saya melihat di Khazanah itu mereka juga meng-hire banyak sekali profesinal ekspatriat untuk mengelola Khazanah sebagai super holding,”ujarnya.

Tamasek di Singapura, tambah Toto, bahkan merekrut mantan-mantan chief executive officer [CEO] perusahaan-perusahaan global di jajaran direksi, seperti mantan CEO Volvo dan  mantan CEO Royal Dutch Shell. Kehadiran para mantan pimpinan perusahaan global itu membantu jajaran direksi Temasek dalam mengelola perusahaan itu.

“Saya kira dengan adanya kumpulan tenaga-tenaga profesional baik dari domestik maupun ekspatriat, [juga] nanti membantu pengelolaan Badan [Pengelola BUMN] ini,” ujar Toto.