Bank BJB Menggaet Sejumlah BPD Masuk Dalam Kelompok Usahanya
Direktur Utama Bank BJB, Yuddy Renaldi
Iconomics - PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (Bank BJB) sedang menjalin komunikasi yang intens dengan sejumlah Bank Pembangunan Daerah (BPD) lainnya di Indonesia untuk menjadi bagian dari Kelompok Usaha Bank (KUB) atau konglomerasi keuangan Bank BJB.
Direktur Utama Bank BJB, Yuddy Renaldi mengatakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui POJK No.12 tahun 2020 dan POJK No.12 tahun 2021, mewajibkan modal inti minimum bank umum sebesar Rp3 triliun paling lambat tahun 2024. Dengan ketentuan tersebut, bank-bank dengan modal inti dibawah Rp3 triliun harus menaikkan modalnya. Pilihan lainnya adalah menjadi anak usaha dari bank yang lebih besar dalam suatu Kelompok Usaha Bank (KUB). Bila tidak memenuhi ketentuan modal inti minimum tersebut, maka bank umum akan turun kelas menjadi Bank Perkreditan Rakyat (BPR), sesuatu yang dihindari oleh semua bank umum.
“Melihat peluang itu, kami berkomunikasi intens, termasuk mulai dari kepala daerah, dengan beberapa BPD dalam kaitan untuk ber-KUB. Nanti kedepannya, cita-cita kita bersama bersinergi itu, BJB itu akan menjadi super holding atau holding dari BPD-BPD yang akan bergabung dalam Kelompok Usaha Bank BJB,” ujar Yuddy dalam acara bertajuk ‘Peluang BPD di Tengah Gempuran Bank Digital,”, Kamis (10/3).
Yuddy mengatakan saat ini Bank BJB, sebagai BUMD dan BPD terbesar di Indonesia, sudah memperoleh izin dari OJK sebagai Kelompok Usaha Bank. Selain membawahi BJB Syariah, dalam konglomerasi keuangan BJB ini juga terdapat setidaknya 12 BPR yang terafiliasi dengan BJB serta perusahaan sekuritas yaitu BJB Sekuritas Jawa Barat.
“Ini menjadi modal buat kami melakukan pendekatan, bersinergi, berkolabroasi dengan BPD-BPD yang saat ini bukan hanya 1-2, tetapi lebih dari 3-5 yang sudah kita intens,” ungkap Yuddy.
Langkah Bank BJB ini, menurutnya juga mendapat dukungan dari OJK serta Kementerian Dalam Negeri. Yuddy mengatakan baik OJK maupun Kementerian Dalam Negeri mendorong adanya konsolidasi BPD di Indonesia.
“Karena mereka (BPD) butuh penguatan. Inilah yang kita lakukan saat ini. Jadi, kita akan ber-KUB, bank BJB dengan beberapa BPD,” ujar Yuddy.
Menggaet sejumlah BPD dalam KUB Bank BJB, meurut Yuddy juga merupakan bagian dari pengembangan bisnis BJB, terutama dalam hal digitalisasi. Menurutnya, banyak BPD dengan modal inti di bawah Rp1 triliun kesulitan untuk melakukan digitalisasi. Bersinergi dengan Bank BJB dalam suatu KUB tentu sebagai upaya untuk mempercepat proses digitalisasi yang kini tak terhindarikan lagi.
“Misalnya, BI Fast sekarang ini. Kami sudah ditunjuk sebagai bank sponsor. Kami sudah buka chanel di dalam BI Fast kami untuk bisa BPD-BPD ini menjadi partner kita, fee sharing. Jadi mendapatkan fee base buat BJB dan kepanjangan dari BPD-BPD,” ujarnya.
Meski merupakan Bank Pembangunan Daerah yang sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah Jawa Barat dan Banten, Bank BJB sebenarnya secara bisnis saat ini sudah merambah ke sejumlah provinsi lain di Indonesia. Jaringan yang sudah tersebar luas ini juga yang memudahkan BJB untuk menggaet sejumlah BPD lain dalam grupnya. Yuddy mengatakan BJB sudah memiliki sekitar 2.870 jaringan di 14 provinsi di Indonesia dari Medan hingga Makasar.
Pada kesempatan yang sama, Direktur Keuangan BJB, Nia Kania mengatakan potensi bisnis dari sinergi dengan BPD lain di Indonesia ini sangat besar. Sebagai gambaran, total aset seluruh BPD di Indonesia mencapai Rp860 triliun, total deposito sebesar Rp680 trilun dan total kredit Rp520 triliun.
“Seandainya nanti kita bisa bersinergi dahsyatlah, potensinya sangat bagus. Sangat-sangat baik. Selain kerja sama di bidang IT, banyak hal yang bisa dilakukan. Pengembangan bisnis di kredit, kemudian di treasury, kemudian di SDM kita bisa saling menguatkan. Jaringan kantor dimana memang saat ini kita baru di 14 provinsi, mungkin nanti dengan bersinergi dengan BPD-BPD kami bisa mengembangkan bisnis juga di provinsi-provinsi lainnya,” ujar Nia.
