Anggota Fraksi PDI Perjuangan: Penundaan Pemilu Itu Bahaya dan Ganggu Pemulihan Ekonomi
Anggota Fraksi PDI Perjuangan Andreas Hugo Pareira/Iconomics
Anggota DPR Fraksi PDI Perjuangan Andreas Hugo Pareira menilai wacana penundaan Pemlihan Umum (Pemilu) 2024 tidak punya dasar hukum dan dasar politik. Pasalnya, secara yuridis UUD 1945 mengatur presiden dipilih kembali untuk masa jabatan 5 tahun.
Karena itu, kata Andreas, jika menunda Pemilu 2021, pertama akan terjadi kekosongan semua jabatan yang dipilih rakyat baik itu presiden, gubernur, bupati, wali kota se-Indonesia maupun anggota DPR pusat, provinsi, kabupaten/kota, dan DPD. Kedua, harus mengamandemen UUD 1945 untuk menambah masa jabatan-jabatan yang dipilih rakyat.
“Atau, presiden mengeluarkan dekrit untuk penambahan masa jabatan. Tapi, ini akan berakibat presiden melawan konstitusi, karena presiden disumpah untuk taat konstitusi,” kata Andreas dalam keteranga resminya, Selasa (1/3).
Selanjutnya, kata Andreas, secara politik penambahan jabatan ini menjadi ironi setelah DPR melalui Komisi II bersama pemerintah telah memutuskan agenda tahapan-tahapan Pemilu 2024. Padahal, Komisi II ini berisi wakil-wakil partai termasuk partai yang mengusulkan penundaan pemilu itu.
“Ini kan menjadi aneh, akan menjadi pertanyaan masyarakat apakah ketika Komisi II memutuskan tahapan pemilu tidak diketahui para ketua umumnya,” sindir Andreas.
Kemudian, kata Andreas lagi, alasan ekonomi pun, tidak bisa dipertanggungjawabkan untuk menunda Pemilu 2024. Soalnya, dari tahun-tahun sebelumnya, saat ini dan ke depan Indonesia berjuang untuk pemulihan ekonomi.
Menurut Andreas, salah satu kunci pemulihan ekonomi adalah kepastian regulasi politik. Karena itu, mewacanakan penundaan pemilu ini justru berbahaya bagi kepastian regulasi politik, yang akan berdampak bagi pemulihan ekonomi itu.
Dengan demikian, kata Andreas, wacana penundaan Pemilu 2024 sebaiknya ditutup saja dan fokus untuk memulihkan ekonomi, agenda yang berkaitan dengan kepentingan langsung masyarakat seperti minyak goreng, harga kedelai yang mahal dan terutama mengatasi pandemi ini secara tuntas.
“Presiden sendiri sudah jelas mengatakan taat kosntutisi, dan tidak setuju dengan penamhbahan jabatan atau penundaan pemilu, sehingga janganlah menyandarkan penundaan kepada presiden. Sudahlah, kita tutup wacana ini, dan fokus pada agenda pemulihan pandemi dan ekonomi,” kata Andreas.
