Bawaslu Usulkan Penundaan Pilkada Serentak 2024, Ini Alasannya

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) mengusulkan kepada pemerintah dan penyelenggara pemilu untuk membahas opsi penundaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak pada 2024. Pasalnya, waktu pelaksanaan Pilkada 2024 dan pelantikan pemerintahan yang baru terlalu mepet.

Pertimbangan lainnya, kata Ketua Bawaslu Rahmat Bagja, terkait masalah keamanan. Soalnya, personel aparat kepolisian akan terbelah untuk mengamankan pelantikan pejabat baru dan menjaga pelaksanaan Pilkada serentak sehingga dikhawatirkan akan kesulitan dalam menjaga pelaksanaan Pilkada di tiap-tiap daerah.

“Karena itu, kami mengusulkan sebaiknya membahas opsi penundaan pemilihan (Pilkada) karena ini pertama kali serentak,” kata Bagja dalam keterangannya beberapa waktu lalu.

Beberapa potensi permasalahan dalam gelaran pemilu dan Pilkada Serentak 2024, kata Bagja, terkait pemutakhiran data pemilih; pengadaan dan distribusi logistik pemilu seperti surat suara; atau beban kerja penyelenggara pemilu yang terlalu tinggi; belum optimalnya sinergi antara Bawaslu dan KPU terkait Peraturan KPU (PKPU) dan Peraturan Bawaslu (Perbawaslu).

“Data pemilih ini banyak sekali masalah, sampai-sampai satu keluarga beda tempat pemungutan suara (TPS) saja malah sampai marah-marah. Begitu juga surat suara, itu banyak permasalahannya misalnya kekurangan surat suara dari TPS A ke TPS B itu juga bisa menimbulkan masalah,” ujar Bagja.

Lalu potensi permasalahan dari aspek pemilih, kata Bagja, merujuk kepada pengalaman pemilu lalu masih banyak menimbulkan berbagai masalah seperti kesulitan pemilih dalam menggunakan hak pilih, ancaman dan gangguan terhadap kebebasan pemilih, serta penyebaran berita hoaks dan ujaran kebencian.

“Ini nanti kalau sudah penetapan calon presiden dan wakil presiden kemungkinan hoaks dan hate speech akan ramai kembali. Kita perlu melakukan antisipasi,” tutur Bagja.