Data NPWP Diduga Bocor, Anggota Komisi I DPR Perintahkan Pemerintah Bereskan Keamanan Data
Anggota Komisi I DPR Sukamta/Iconomics
Dugaan bocornya 6 juta data Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) menjadi ancaman serius. Pemerintah diminta menangani secara serius atas dugaan kebocoran tersebut.
Pasalnya, bocornya data NPWP juga didalamnya ada nama putra Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang merupakan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka dan sejumlah pejabat lainnya.
“Kasus ini bukti nyata bahwa keamanan data di Indonesia masih rentan diretas,” kata Anggota Komisi I DPR dari Fraksi PKS, Sukamta kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Jumat (20/09/2024).
Sukamta menyarankan pemerintah segera melakukan evaluasi dan investigasi atas kebocoran data tersebut. Investigasi itu perlu dilakukan untuk mengetahui apakah sistem yang dimiliki Indonesia lemah atau tidak.
“Bila kebocoran data terus terjadi dan tak ada penjelasan, maka ini berdampak kepada kepecercayaan masyarakat,” bebernya.
Tak hanya itu, Sukamta juga meminta agar memberikan penjelasan mengenai kebocoran data tersebut. Karena, menurutnya, masalah keamanan siber ini amat penting di era digital saat ini.
Politisi PKS ini juga meminta agar negara membentuk lembaga Otoritas Perlindungan Data Pribadi (OPDP) seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang No 27 tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.
Perlindungan data pribadi, kata Sukamta sangat penting, karena kebocoran data kerap kali terjadi, sehingga Indonesia sudah sangat membutuhkan perlindungan data.
“Karena masalah kebocoran data pribadi sudah tidak main-main lagi,” beber dia.
Dia pun berharap komitmen pemerintah dan institusi terkait untuk mau berbenah diri demi keamanan data masyarakat Indonesia ke depannya.
Perlu diketahui, berdasarkan data Kementerian Komunikasi dan Informatika sepanjang tahun 2019 hingga 14 Mei 2024 ada sekitar 111 kasus kebocoran data. Kobocoran-Kebocoran data tersebut sudah beres ditangani.
Adanya kebocoran yang kerap terjadi itu, menurut Surfshark yang merupakan perusahaan virtual private network (VPN) asal Belanda membuat Indonesia masuk ke dalam 10 negara dengan kebocoran data terbesar dalam kurun waktu dari Januari 2020-Januari 2024.
Indonesia juga menjadi negara dengan kebocoran data terbanyak ke-8 di dunia dengan estimasi 94,22 juta akun bocor.
Ditambah lagi pada tahun 2024, ada beberapa kasus kebocoran data yang dialami pemerintah seperti kebocoran data Kementerian pada Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2.
Kemudian juga, kebocoran data juga menimpa Inafis Polri hingga Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI yang menjadi korban hacker bernama MoonzHaxor di situs BreachForums.
Termasuk pula data-data ASN yang diretas hingga ditawarkan ke hacker di BreachForums, sebuah forum jual-beli hasil peretasan seharga US$10 ribu atau sekitar Rp 160 juta. Peretas mengklaim mendapatkan data dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) sejumlah 4.759.218 baris.
