Hubungan Politik-Ekonomi Indonesia dan China, Indonesia Harus Tetap Tegas Soal Wilayah Laut China Selatan

0
48

Isu sengketa Laut China Selatan kembali menjadi sorotan seiring peningkatan aktivitas China di wilayah tersebut.

Guru Besar Bidang Hukum Internasional Universitas Indonesia, Prof. Hikmahanto menyoroti bahwa klaim sembilan garis putus (nine-dash line) yang diajukan oleh China adalah tindakan sepihak dan melanggar hukum internasional. Klaim ini tidak didasarkan pada Konvensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNCLOS), sehingga menjadi sumber perdebatan global.

“China telah menggunakan coast guard untuk melindungi nelayan mereka di wilayah yang mereka klaim. Hal ini memperlihatkan upaya sistematis China untuk mengokupasi wilayah yang sebenarnya berada di bawah kedaulatan Indonesia, seperti yang terjadi di Natuna pada tahun 2016,” kata Prof. Hikmahanto dalam diskusi yang diadakan oleh Universitas Paramadina bertema “Hubungan Politik dan Ekonomi Indonesia-China.”

Dalam hal investasi, Hikmahanto mengingatkan bahwa investasi senilai Rp157 triliun yang dibawa oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dari China harus dipastikan tidak mempengaruhi sikap tegas Indonesia dalam isu kedaulatan.

Dr. Peni Hanggarini memandang hubungan bilateral Indonesia-China memiliki banyak capaian positif, terutama dalam sektor ekonomi.

Baca Juga :   Prabowo Lantik Luhut Jadi Ketua DEN, Ini Alasannya

Peni menyoroti bahwa China adalah investor asing terbesar kedua di Indonesia setelah Singapura, dengan total perdagangan bilateral mencapai US$139 miliar hingga Maret 2023.

“Kerja sama Indonesia-China telah menghasilkan manfaat signifikan. Namun, kesetaraan dalam pengaruh dan keuntungan masih perlu ditinjau lebih dalam. Apakah kepentingan kedua negara sudah seimbang? Ini adalah pertanyaan yang harus kita jawab,” kata Peni.

Ia juga mengingatkan bahwa strategi China di Laut China Selatan melalui pendekatan grey zone sebuah operasi koersif di bawah ambang batas operasi militer terbatas berpotensi memicu ketegangan. Hal ini berdampak negatif pada keamanan maritim, jalur perdagangan, aktivitas nelayan, dan stabilitas kawasan.

Menurut Peni, Indonesia memiliki posisi strategis sebagai negara middle power. Ia menegaskan Indonesia harus konsisten dalam memperjuangkan kepentingan nasional sambil tetap menjaga hubungan baik dengan China.

Leave a reply

Iconomics