Indikator Politik: Isu Perpanjangan Jabatan Presiden Bisa Berdampak Negatif bagi Ekonomi

Tangkapan layar, Direktur Eksekutif IPI Burhanuddin Muhtadi/Iconomics
Indikator Politik Indonesia (IPI) menyebut 3 partai politik yang mendukung perpanjangan masa jabatan presiden karena beberapa faktor yang di antaranya soal pemulihan ekonomi. Justru dukungan 3 partai politik pendukung pemerintah itu bisa berdampak negatif bagi stabilitas ekonomi di masa pandemi Covid-19.
“Ujungnya justru malah mengganggu penataan ekonomi. Karena ekonomi ini kan menimbulkan stabilitas. Ini yang menurut saya penting, karena kalau tidak, khawatir sekali itu isu meledak di jalan-jalan dan kita akan menghadapi situasi yang sulit, apalagi pandemi belum tuntas,” kata Direktur Eksekutif IPI Burhanuddin Muhtadi dalam sebuah diskusi virtual, Senin (21/3).
Burhanuddin mengatakan, merujuk hasil survei IPI, sekitar 71% responden menyatakan puas dengan kinerja Presiden Joko Widodo. Dari jumlah itu, 61% justru menolak perpanjangan masa jabatan presiden dan menginginkan Pemilu 2024 tetap dilaksanakan.
“Jadi, artinya masyarakat mampu berpikir kompleks. Bahwa mereka puas terhadap kinerja Jokowi, itu betul, tetapi tidak serta merta mereka menolak siklus 5 tahunan yang diamanatkan konstitusi terkait dengan pelaksanaan pemilu,” ujar Burhanuddin.
Karena itu, kata Burhanuddin, pihaknya mewanti-wanti pemerintah untuk mewaspadai gejolak yang timbul di kalangan masyarakat karena dukung mendukung perpanjangan masa jabatan presiden. Padahal, seperti beberapa hasil survei, masyarakat ingin Pemilu 2024 tetap dilaksanakan.
Soal politik dan ekonomi, kata Burhanuddin, memiliki kesamaan dari sisi ketidakpastian. Kendati demikian, masih adanya sisi penolakan dari partai pendukung Jokowi menjadi peredam isu, sehingga masih terdapat ruang bagi masyarakat yang ingin tetap penyelenggaraan pemilu dilaksanakan.
“Ini berbeda dalam soal Ciptaker (UU Cipta Kerja), Ciptaker itu partai pendukung pemerintah solid dan itu tidak membuka ruang untuk mereka yang menolak Ciptaker untuk bisa menggagalkan Ciptaker. Berlangsung sangat mulus,” ujar Burhanuddin.
Menurut Burhanuddin, selama suara masyarakat masih terwadahi, maka kemungkinan timbulnya hal-hal yang tidak diinginkan yang dapat merusak stabilitas ekonomi Indonesia masih bisa dihindari.
“Kalau misalnya satu suara saya malah khawatir menimbulkan masalah di luar parlemen dan itu implikasinya lebih besar. Karena ada 67% hingga 78% masyarakat yang menolak. Jadi setidaknya aspirasi penolakan itu diwadahi oleh parta-partai di sekitar Jokowi yang juga menyuarakan hal yang sama,” katanya.
Leave a reply
