Komisi VI Harap Kemendag Tidak Impor Beras, Ini Jawaban Menteri Zulkifli

Kementerian Perdagangan (Kemendag) diminta untuk tidak mengimpor beras dalam beberapa bulan ke depan. Apalagi impor bertujuan untuk mencegah terjadinya kelangkaan pangan.

“Ide tentang impor saya berharap tidak dilakukan. Kalau nanti kita mengalami kelangkaan beras, baru ide itu barangkali bisa direncanakan lagi,” kata Wakil Ketua Komisi VI DPR Sarmuji di Kompleks Parlemen beberapa waktu lalu.

Sarmuji mengatakan, pihaknya berharap Kemendag tidak terburu-buru untuk melakukan stabilisasi harga dengan berbagai upaya yang dapat merugikan petani. Ketika terjadi kenaikan harga beras di pasaran, sebaiknya pemerintah tidak menurunkan harga pembelian pemerintah (HPP) untuk gabah dan beras.

“Karena petani ini menjadi korban dari pembangunan kita, kalau harga-harga naik, segera saja dipadamkan. Sementara kalau harga turun sulit sekali untuk naik dan sulit sekali bagi pemerintah untuk bisa mengatasi keadaan yang bisa menyebabkan kerugian pada petani,” ujar Sarmuji.

Menanggapi persoalan tersebut, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan, pihaknya secara pribadi tidak menyetujui impor beras yang dinilai dapat merugikan petani. Namun, sebagai orang yang mengemban tugas dan tanggung jawab sebagai mendag, hal itu sulit untuk dihindari.

“Cuma, saya ini menteri perdagangan sekarang, kalau saya diperintah Menko (Perekonomian Airlangga Hartarto) sama Presiden (Joko Widodo) saya tidak bisa, mesti saya kerjakan,” ujar Zulkifli.

Untuk mengatasi persoalan itu, kata Zulkifli, pihaknya memiliki strategi antara lain meminta Perum Bulog membeli beras di atas harga yang telah ditentukan. Strategi tersebut dinilai dapat menjadi siasat mengatasi impor beras yang dilakukan pemerintah.

Secara hitungan, kata Zulkifli, Bulog saat ini membeli gabah sebesar Rp 11 ribu per kilogram dari petani, tetapi harga jual yang diberlakukan tetap sama. Hal tersebut berlaku lantaran pemerintah memberikan subsidi terhadap harga jual beras di pasaran.

“Sudah dihitung, kalau Bulog beli 1 juta, subsidinya Rp 2.000 saja, baru Rp 2 triliun. Tidak apa-apa. Kita subsidi BBM kan hampir Rp 600 triliun. Rakyat bahagia, petani tidak dirugikan. Selama ini ditekan, Bulog beli paling murah, yang rugi petani,” tutur Zulkifli.