Komisi VII Minta Pertamina Audit Menyeluruh Fasilitas Keamanan Migas
Wakil Ketua Komisi VII Eddy Soeparno/Dokumentasi DPR
Komisi VII DPR mendesak PT Pertamina (Persero) mengaudit secara menyeluruh fasilitas minyak dan gas (migas), termasuk keamanan kilang dan penyimpanan bahan bakar minyak (BBM). Desakan ini buntut dari peristiwa terbakarnya Terminal Bahan Bakar Minyak (TBBM) Plumpang, Jakarta, beberapa waktu yang lalu.
Selanjutnya, kata Wakil Ketua Komisi VII Eddy Soeparno, pihaknya juga meminta Pertamina memperketat kualitas keselamatan dan keamanan kerja agar insiden serupa tidak terjadi kembali di masa yang akan datang.
“Komisi VII minta dirut Pertamina menyampaikan hasil atau perkembangan investigasi insiden Depo Plumpang paling lambat 1 bulan,” kata Eddy di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (16/3).
Eddy mengatakan, pihaknya mendukung Pertamina menyelesaikan terkait TBBM melalui 3 tahap. Pertama, penyelesaian jangka pendek, menengah, dan panjang. Terkait dengan penyelesaian jangka pendek, Komisi VII meminta Pertamina untuk memperbaiki fasilitas sarana dan prasarana.
Untuk jangka menengah, kata Eddy, Pertamina perlu menjalankan implementasi buffer zone atau zona penyangga secara tegas dan konsekuen. Tujuannya menjaga keselamatan kerja dan warga di sekitar lokasi TBBM.
Kemudian untuk jangka panjang, lanjut Eddy, Pertamina perlu mengkaji secara komprehensif rencana pembangunan terminal baru dan pemindahan sebagian fasilitas integrated terminal Jakarta secara bertahap. Di samping itu, Pertamina perlu memastikan pasokan BBM pasca-insiden TBBM Plumpang, terutama ketersediaan menjelang bulan Ramadhan dan Idul Fitri.
“Komisi VII DPR mengapresiasi direktur utama PT Pertamina atas penanganan insiden secara tanggap dan cepat, serta mendesak untuk terus memperhatikan warga terdampak agar dapat ditangani dengan sebaik-baiknya,” tutur Eddy.
Soal itu, Direktur Utama PT Pertamina Nicke Widyawati mengatakan, pihaknya tidak sendirian dalam mengaudit fasilitas migas yang milik Pertamina. Dalam hal ini, Pertamina hanya berperan sebagai tim audit untuk mendukung data, narasumber, dan lain sebagainya.
“Audit ini dipimpin aparat penegak hukum dan juga direktorat Migas ESDM, jadi kami pun dari tim Pertamina adalah anggota, sehingga semua itu tentu kita ikut membantu,” kata Nicke.
Masih kata Nicke, pihaknya siap menjalankan seluruh arahan dan masukan dari anggota dan pimpinan Komisi VII DPR. Juga siap membenahi berbagai persoalan yang berkaitan dengan aset milik Pertamina.
“Tentu ini menambah agenda kami untuk sesegera mungkin melakukan perbaikan menyeluruh terhadap aset-aset Pertamina dan penyelesaian jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang, yang khusus terkait dengan Terminal Plumpang. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan, terima kasih,” ujar Nicke.
