Partai Demokrat: Ketidakpastian Global Bebani Masyarakat Dunia, Termasuk Indonesia
Tangkapan layar, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY)/Iconomics
Partai Demokrat menilai situasi Indonesia sedang menghadapi situasi ketidakpastian global, gejolak dan ketegangan geopolitik yang terjadi di berbagai kawasan di dunia pada awal 2023. Karena itu, dunia pun sedang dilanda krisis multidimensi sehingga mempengaruhi dan mengganggu perdagangan internasional, ancaman krisi energi, pangan dan resesi global.
“Ini terus membebani masyarakat dunia, termasuk rakyat Indonesia. Saat ini inflasi di Tanah Air juga telah mencapai titik tertinggi dalam 9 tahun terakhir. Akibatnya kita memasuki masa stagflasi. Pertumbuhan yang stagnan dan inflasi yang terus terjadi,” ujar Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di Jakarta, Kamis (12/1).
Kendati pertumbuhan ekonomi bisa dijaga di angka 5%, kata AHY, hal tersebut belum cukup karena Indonesia dibayang-bayangi inflasi berada di atas 5%. Padahal, angka inflasi tersebut seharusnya di bawah 3%, yang merupakan batas kewajaran nilai inflasi nasional.
“Akibatnya kita tahu, harga-harga naik, harga BBM naik, harga kebutuhan bahan pokok naik, dan ini semua tentu semakin menghimpit kehidupan wong cilik, saudara-saudara kita yang terkategori miskin, dan hampir miskin,” ujar AHY.
Di sisi lain, kata AHY, Partai Demokrat menilai kondisi utang luar negeri saat ini semakin menumpuk. Sementara, cadangan devisa semakin menipis, lantaran harus menahan nilai tukar rupiah yang belakangan ini melemah akibat menguatnya dolar Amerika Serikat (AS).
Di samping itu, kata AHY, gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) secara besar-besaran masih terjadi di sejumlah daerah. Hal itu, dinilai dapat mengancam masa depan dan nasib para pekerja atau buruh nasional.
Partai Demokrat, kata AHY, juga mencermati pemerintah juga belum optimal dan sangat terbatas terkait dengan penanaman modal asing. Padahal, investasi dari modal asing dapat menaikkan pertumbuhan ekonomi, yang pada akhirnya mampu membawa kesejahteraan bagi masyarakat.
“Para investor tentu berharap bahwa ada kepastian hukum dan iklim demokrasi yang sehat. Bagi mereka memiliki keyakinan untuk bisa menanamkan uangnya di Indonesia,” tuturnya.
