Puan Sebut RUU TPKS Akan Jadi Inisiatif DPR pada Selasa Pekan Depan

DPR memastikan akan menjadikan Rancangan Undang Undang (RUU) Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) sebagai RUU inisiatif DPR pada Selasa (18/1) pekan depan. Kepastian ini disampaikan Ketua DPR Puan Maharani dalam pidato pembukaan masa persidangan DPR 2021-2022 pada Senin (11/1) tadi.

“Pimpinan DPR akan segera menindaklanjuti RUU TPKS ini sesuai dengan ketentuan mekanisme yang ada sehingga Insya Allah minggu depan 18 Januari 2022, RUU TPKS akan disahkan sebagai RUU inisiatif DPR,” kata Puan dalam keterangannya, Senin (11/1).

Puan mengatakan, tujuan RUU TPKS untuk memperkuat upaya perlindungan masyarakat khususnya perempuan dari tindak kekerasan seksual dan juga mempertajam paradigma untuk berpihak kepada korban. Apalagi belakangan ini berbagai kasus kekerasan seksual kerap terjadi sehingga RUU TPKS menjadi kebutuhan hukum nasional yang perlu segera dibahas dan ditetapkan oleh DPR bersama dengan pemerintah.

“DPR mengapresiasi sikap presiden yang juga memandang bahwa kehadiran RUU TPKS sudah sangat diperlukan untuk perlindungan korban kekerasan seksual khususnya perempuan,” ujar Puan.

Selain RUU TPKS, kata Puan, DPR juga memiliki agenda strategis lainnya yakni revisi UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan sebagaimana telah diamanatkan oleh putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait uji materil UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Soal ini, kata Puan, DPR berkomitmen untuk segera menindaklanjuti putusan MK bersama pemerintah sesuai dengan kewenangan konstitusional parlemen. DPR bersama pemerintah juga tengah menuntaskan pembahasan sejumlah RUU pada tingkat pertama pada masa sidang ini.

“Pembahasan RUU tersebut agar dapat diselesaikan dan dapat ditetapkan menjadi undang-undang. Menuntaskan RUU prioritas tahun 2022 diharapkan dapat memenuhi kebutuhan hukum nasional dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat dan memperkuat pembangunan nasional,” kata Puan.