Solar Langka, Anggota Komisi VII Minta BPH Migas Awasi Distribusinya

Anggota Komisi VII DPR Mukhtarudin menyoroti kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) jenis biosolar yang terjadi di berbagai wilayah Indonesia saat ini. Karena itu, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) diminta meningkatkan pengawasan terhadap distribusi solar yang diduga diselewengkan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

“BPH migas sudah menemukan beberapa penimbunan dan penyelewengan. Oleh karena itu, pengawasan dan penindakan menjadi penting. Pengawasan oleh BPH Migas dan penindakan oleh aparat berwenang,” kata Mukhtarudin dalam keterangan resminya beberapa waktu lalu.

Mukhtarudin mengatakan, BPH Migas perlu berkoordinasi dengan PT Pertamina (Persero) untuk mengatasi kelebihan kuota penyaluran BBM. Dengan demikian, pendistribusiannya dapat merata ke seluruh wilayah Indonesia.

“Kuota sekarang berbasis SPBU, yang di daerah padat dan lalu lintas ramai cepat habis. Ketimbang SPBU di tempat yang kurang padat dan lalu lintasnya tidak ramai. Sementara fleksibilitas untuk memindahkan kuota SPBU saat ini kurang fleksibel,” kata Mukhtarudin.

Soal kelangkaan saat ini, kata Mukhtarudin, hal tersebut terjadi lantaran adanya kelebihan kuota sebesar 10% terhitung per Maret 2022. Diperkirakan akan meningkat pada bulan-bulan selanjutnya.

“Demand naik seiring meningkatnya aktivitas ekonomi dan mobilitas masyarakat, kuota kurang, maka solusinya ya harus tambah kuota,” ujar Mukhtarudin.

Pemerintah karena itu, kata Mukhtarudin, harus segera mengambil tindakan dengan menerapkan kebijakan penambahan kuota berbasis provinsi atau kabupaten. Harapannya Pertamina dapat lebih leluasa dalam menyalurkan distribusi solar.

“Kuota BBM (solar) harus perlu ditambahkan. Demand tinggi, Aktivitas naik proyek banyak bergerak, maka idealnya penambahan kuota menjadi 17 juta kilo liter. Harus tambah 2 juta (KL) lagi (yang saat ini 1,5,1 KL),” katanya.