Tag: DPR
Jokowi Tidak Bisa Dimakzulkan, Dasco: Kami Bahas Serius Perppu Ciptaker
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menilai Presiden Joko Widodo tidak bisa dimakzulkan karena menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 ...Kenaikan PTKP Dinilai Tidak Signifikan Lindungi Masyarakat Menengah ke Bawah
Pemberlakuan kebijakan soal pendapatan tidak kena pajak (PTKP) yang dinaikkan menjadi 60 juta dari sebelumnya Rp 54 juta per tahun tidak signifikan ...Golkar Ajak Lembaga Survei dan Semua Parpol Tolak Sistem Proporsional Tertutup
Partai Golkar mengajak PDI Perjuangan mengutamakan suara rakyat ketika memilih langsung calon legislatif (caleg) lewat sistem proporsional terbuka di Pemilihan Umum (Pemilu) ...Pro Kontra Perppu Ciptaker, Sesuatu yang Wajar di Negara Demokrasi, Benarkah?
Penerbitan Peraturan Presiden Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja dinilai mampu menjadi solusi atas putusan Mahkamah Konstitusi (MK) ...Anggota Komisi III Ini Nilai Kemenkumham Langgar UU ASN Usulkan Silmy Karim Jadi Dirjen Imigrasi
Anggota Komisi III DPR, Wihadi Wiyanto menilai Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) menabrak aturan dengan mengusulkan seorang non-aparatur sipil negara (ASN) untuk ...8 Fraksi Siap Kawal Sistem Proporsional Terbuka, Tinggalkan PDI Perjuangan Sendiri
Mayoritas fraksi di DPR menolak wacana sistem proporsional tertutup dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Pasalnya, sebagaimana yang termuat dalam Undang-Undang (UU) tentang ...Anggota Komisi VII Ini Kritik Royalti 0% Hilirisasi Batu Bara di Perppu Ciptaker
Kebijakan pemerintah menggratiskan royalti hilirisasi batu bara dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja dinilai tidak ...Anggota DPR Ini Sebut Sistem Proporsional Terbuka Ideal Diterapkan, Ini Alasannya
Sistem proporsional terbuka dalam pemilihan umum (pemilu) ideal diterapkan karena gabungan dari kehendak partai politik dengan keinginan rakyat ketika memilih calon legislatif ...Anggota DPR Pro dan Kontra soal Perppu Ciptaker, Begini Pendapat Mereka
Anggota Komisi IX DPR Netty Prasetiyani Aher mengkritik Presiden Joko Widodo yang menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 ...Potensi dan Kontribusi Cukup Besar ke PDB, Pemerintah Harus Perhatikan kepada UMKM
Pemerintah diminta memperhatikan persoalan yang kerap dihadapi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Adapun persoalan itu masih terkait modal usaha yang ...
