Tag: DPR
Survei Kepercayaan Publik Charta Politika, TNI Tertinggi Kalahkan Lembaga Presiden
Hasil survei Charta Politika Indonesia menemukan tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga negara tertinggi kepada TNI lalu presiden dan Mahkamah Agung (MA). Walau ...Usulan Lebur 2 Kementerian, Politikus Senior Golkar: Kemendes Saja yang Dibubarkan
Anggota Komisi IV DPR Firman Subagyo mengusulkan Kementerian Desa Pembangunan, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) dibubarkan. Pasalnya, tugas pokok dan ...Ketua DPR: Hari Ibu Momentum Meningkatkan Pemberdayaan Perempuan di Indonesia
Ketua DPR Puan Maharani mengajak seluruh pihak untuk menghargai eksistensi perempuan sebagai seorang ibu. Sebab, peringatan Hari Ibu dinilai sebagai perayaan terhadap ...Dukung Larangan Eskpor Bijih Bauksit, Ini Saran Anggota Komisi VII kepada Pemerintah
Anggota Komisi VII DPR Falah Amru mendukung keputusan pemerintah melarang ekspor bijih bauksit yang akan berlaku mulai Juni 2023. Karena itu, kebijakan ...Anggota Komisi IX Dukung Rencana Pencabutan PPKM dan PSBB karena 2 Hal Ini, Apa Saja?
Anggota Komisi IX DPR Lucy Kurniasari mendukung rencana pemerintah mencabut Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 1 dan Pembatasan Sosial Berskala Besar ...Kebijakan Pertamina soal Pembeli LPG 3 Kg Pakai KTP Dinilai Wajar agar Tepat Sasaran
Anggota Komisi VII DPR Abdul Kadir Karding menilai kebijakan PT Pertamina (Persero) mengharuskan pembeli LPG 3 kilogram (kg) membawa KTP sebagai hal ...Alasan Anggota Komisi VII Ini Dukung RUU EBET Salah Satunya soal Penguasaan Baterai
Anggota Komisi VII DPR Mukhtarudin mendukung rencana pemerintah mengembangkan potensi energi terbarukan di Indonesia lewat Rancangan Undang-Undang (RUU) Energi Baru dan Terbarukan ...Anggota DPR: Keputusan Bulog Impor Beras Dinilai Bertentangan dengan Perintah Jokowi
Anggota Komisi IV DPR Johan Rosihan menilai keputusan Perum Bulog mengimpor beras sebagai stok cadangan beras pemerintah (CBP) bertentangan dengan perintah Presiden ...Lewat UU PPSK, BI dan OJK Dapat Kewenangan Baru, Apa Saja?
Selepas pengesahan Undang-Undang (UU) Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK), beberapa lembaga sektor keuangan seperti Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ...Anggota Komisi XI Ini Beberkan Tujuan dari UU PPSK, Intinya Lindungi Masyarakat
Dengan disahkannya Undang-Undang (UU) Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK), maka praktik-praktik teknologi finansial (fintech) ilegal yang selama ini merugikan masyarakat dapat ...
