Soal Harta Rafael Eks Pejabat Pajak, Anggota Komisi III Habiburokhman Bilang Begini
Anggota Komisi III DPR Habiburokhman/Iconomics
Publik diminta mengedepankan asas praduga tidak bersalah dalam menyikapi harta kekayaan mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang sedang diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Apalagi KPK belum menyimpulkan apapun soal kekayaan Rafael Alun Trisambodo itu sehingga tak perlu ada spekulasi.
“Jangan kita menghakimi terlalu dini, kita tidak bisa lihat jabatan dia (Rafael). Mungkin pasangannya punya usaha yang menghasilkan untuk besar. Tapi silakan dibuktikan dari mana asal kekayaannya tersebut,” kata anggota Komisi III DPR Habiburokhman dalam keterangan resminya, Kamis (2/3).
Habiburokhman mengatakan, pihaknya mendukung upaya KPK memeriksa Rafael Alun Trisambodo untuk mengetahui secara jelas sumber harta kekayaannya yang kini menjadi sorotan publik. Langkah KPK dinilai sudah tepat untuk menjawab pertanyaan dan keinginan publik.
“Apakah hartanya diperoleh secara sah atau tidak. Kami menilai KPK sangat peka dan responsif, ini bermakna positif,” kata Habiburokhman.
Sebelumnya, nama Rafael terseret kasus anaknya Mario Dandy Satrio yang melakukan kekerasan terhadap David, anak Pengurus Pusat GP Ansor. Karena penasaran dengan tindakan Mario itu, warganet lantas menelusuri siapa sesungguhnya sosok ini yang dalam media sosialnya bergaya hidup mewah dengan tunggangan Rubicon dan motor gede.
Setelah mengetahui sosok ayah Mario adalah Rafel, maka warganet menelusuri harta kekayaannya yang mencapai Rp 56 miliar. Karena sorotan tersebut, maka Kemenkeu menggandeng KPK memeriksa harta kekayaan terhadap Rafael Alun Trisambodo.
“Kita pernah periksa yang bersangkutan tahun 2018, untuk periode (pelaporan LHKPN) 2015, 2016, 2017, 2018. Hasilnya, kita terbitkan laporannya 23 Januari 2019,” ujar Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan.
KPK pun sudah menyampaikan laporan hasil pemeriksaan itu ke Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan. Pahala mengakui KPK memiliki keterbatasan untuk menjangkau semua harta yang dilaporkan Rafael. Secara administratif, semua laporan harta Rafael sejak 2015 itu benar adanya.
“Tetapi kita merasa, dengan angka kekayaan dan transaksi bank yang sangat aktif, kita merasa kayaknya ada yang enggak pas. Waktu itu, 2019 kita datang ke (Kementerian Keuangan). Oleh karena itu, hampir tidak ada tindak lanjut yang signifikan sesudah itu,” ujar Pahala.
