Bagian dari Jaga Nilai Tukar Rupiah, BI Dorong Transaksi Rupiah-Renminbi dengan China dan Membatasi Pembelian Dolar AS
Direktur Operations Bank Mandiri Timothy Utama bersama Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, Gubernur Bank Sentral China Pan Gongsheng, dan Chairman CIPS Wang Hongbo menghadiri Launching Ceremony of Bank Mandiri as Direct Participant of The Cross-Border Interbank Payment System (CIPS) di Shanghai, China, Kamis (11/6/2026). Dengan keanggotaan ini, Bank Mandiri menjadi bank pertama di Indonesia yang bergabung sebagai Direct Participant dalam CIPS, infrastruktur pembayaran internasional berbasis Renminbi (RMB) di bawah naungan People's Bank of China (PBoC).
Selain kembali mengerek suku bunga acuan, berbagai langkah diambil Bank Indonesia untuk memperkuat nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS).
Salah satu langkah yang dilakukan adalah memperkuat kerja sama keuangan dengan Tiongkok melalui perluasan penggunaan mata uang lokal dalam transaksi bilateral, integrasi sistem pembayaran, hingga pengembangan instrumen pasar keuangan. Langkah tersebut ditempuh untuk mengurangi ketergantungan terhadap dolar AS sekaligus memperkuat ketahanan sektor keuangan di tengah ketidakpastian global.
Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo mengatakan kerja sama antara BI dan People’s Bank of China (PBOC) kini mencakup seluruh rantai transaksi, mulai dari penggunaan mata uang lokal, penyelesaian pembayaran lintas negara, hingga pendalaman pasar keuangan.
“Intinya adalah bagaimana kedua negara ini semakin memperkuat kerja samanya untuk semakin menggunakan local currency transaction,” kata Perry dalam konferensi pers hasil Rapat Dewan Gubernur BI, Kamis (18/6).
Menurut Perry, pemanfaatan skema transaksi mata uang lokal (local currency transaction/LCT) antara Indonesia dan Tiongkok terus meningkat. Pada tahun lalu, nilai transaksi yang menggunakan rupiah dan renminbi mencapai sekitar US$18 miliar. Sementara dalam empat bulan pertama tahun ini, nilainya telah mencapai sekitar US$13 miliar.
Penyelesaian transaksi perdagangan dan investasi secara langsung menggunakan rupiah dan renminbi dinilai dapat mengurangi kebutuhan penggunaan dolar AS dalam aktivitas ekonomi kedua negara.
“Ini yang kita sebut diversifikasi dan ini akan terus diperkuat,” ujarnya.
“Kami akan terus mendorong perbankan dalam negeri, pengusaha dalam negeri, demikian juga Bank Sentral Tiongkok terus mendorong perbankan di sana dan juga dunia usaha di sana juga terus semakin banyak menggunakan rupiah dan renminbi,” tambah Perry.
Selain mendorong penggunaan mata uang lokal, kedua negara juga memperkuat konektivitas sistem pembayaran lintas negara. Perry mengatakan berbagai transaksi ekonomi dan keuangan membutuhkan dukungan sistem pembayaran yang terintegrasi agar proses penyelesaiannya berjalan lebih efisien.
Menurut dia, kerja sama tersebut mencakup pengembangan QRIS lintas negara hingga sistem pembayaran bernilai besar atau real time gross settlement (RTGS).
Perry mengungkapkan Bank Mandiri bersama tiga bank asal Tiongkok kini telah terhubung dengan China Interbank Payment System (CIPS), sehingga proses penyelesaian transaksi dapat dilakukan secara langsung dan lebih efisien.
“Kerja sama sistem pembayaran menjadi sangat penting. Ini salah satu kemajuan bahwa penyelesaian transaksi antara Indonesia dan Tiongkok tidak hanya sudah menggunakan local currency, tetapi juga didukung infrastruktur sistem pembayaran yang end-to-end,” katanya.
Di sisi lain, kerja sama kedua negara juga diarahkan untuk memperdalam pasar uang dan pasar valuta asing domestik. Saat ini transaksi rupiah-renminbi dapat dilakukan secara langsung melalui berbagai instrumen, baik transaksi spot maupun domestic non-deliverable forward (DNDF).
BI menilai ketersediaan instrumen tersebut akan memudahkan pelaku usaha melakukan lindung nilai sekaligus meningkatkan likuiditas pasar keuangan domestik.
Tak hanya itu, kerja sama antara BI dan PBOC juga mencakup pengembangan instrumen moneter dan fasilitas bilateral swap arrangement guna memperkuat stabilitas keuangan kedua negara.
Perry mengatakan penguatan hubungan keuangan dengan Tiongkok merupakan bagian dari strategi BI untuk memperluas kerja sama internasional sekaligus mendukung stabilitas nilai tukar rupiah di tengah gejolak ekonomi global.
“Local currency transaction, sistem pembayaran, pendalaman pasar keuangan, dan kerja sama antarbank sentral akan terus kita kembangkan,” ujarnya.
Membatasi Pembelian Dolar AS
Di sisi lain, Bank Indonesia juga semakin membatasi pembelian dolar AS tanpa underlying menjadi US$10.000 per pelaku per bulan yang mulai berlaku 1 Juli 2026. Sebelumnya, pada Juni ini threshold tunai beli valas terhadap rupiah tanpa underlying sebesar US$25.000 per pelaku per bulan.
Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Destry Damayanti menegaskan BI tidak melakukan pembatasan pembelian dolar AS, melainkan memastikan tata kelola dan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku.
“Yang kami lakukan sekarang adalah menegakkan tata kelola atau governance yang ada. Sesuai ketentuan, pembelian dolar harus memiliki underlying atau kebutuhan yang jelas, khususnya untuk transaksi di atas US$10.000,” ujar Destry.
Ia menjelaskan, dokumen underlying tersebut tidak dapat digunakan berulang kali untuk transaksi yang berbeda. Untuk memastikan kepatuhan, BI melakukan pengawasan langsung ke perbankan melalui pemeriksaan di lokasi (onsite supervision).
“Kami langsung melakukan pengawasan ke bank. Jika masih ditemukan tata kelola yang belum berjalan dengan baik, tentu kami berikan peringatan. Praktik seperti ini juga berlaku di berbagai negara,” katanya.
Destry menegaskan BI tidak membatasi pembelian valuta asing selama terdapat kebutuhan yang sah dan didukung dokumen yang memadai.
“Kalau memang ada kebutuhan dan ada underlying-nya, tentu kami tidak membatasi. Justru dari BI akan mendukung karena hal itu dibutuhkan oleh perekonomian kita, termasuk untuk menjaga likuiditas valuta asing di dalam negeri,” ujarnya.
