Ratusan Ribu Kasus Penipuan dengan Kerugian Triliun Bukti Penguatan Kepercayaan Digital Masih Rendah
Laporan Indonesia Anti-Scam Centre (IASC) mencatat lebih dari 608 ribu kasus penipuan, dengan total kerugian mencapai Rp 9,3 triliun hingga Juni 2026.
Melihat kondisi itu, Chief Business Officer Privy Brata Rafly mengatakan, angka tersebut menunjukkan percepatan digitalisasi tanpa diiringi penguatan mekanisme kepercayaan digital berisiko membuka celah penyalahgunaan identitas, pemalsuan dokumen, hingga transaksi ilegal.
Karena itu, kata Brata, Privy mencatat adanya peningkatan kebutuhan layanan digital yang terpercaya. Aktivitas tanda tangan elektronik Privy yang tumbuh 200% sepanjang Semester I/2026, dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Pertumbuhan itu tercermin dari bertambahnya 60 ribu perusahaan, dan institusi baru yang menggunakan Privy sepanjang Semester I/2026.
“Peningkatan kasus penipuan digital menjadi pengingat bahwa transformasi digital tidak cukup hanya berfokus pada efisiensi proses, tetapi juga harus memastikan keamanan identitas dan keabsahan setiap transaksi yang terjadi di ruang digital,” kata Brata dalam keterangan resminya pada Rabu (12/8).
Semakin kompleksnya aktivitas bisnis digital, kata Brata, kebutuhan kepercayaan digital juga semakin berkembang. Dari sekadar memastikan identitas penandatanganan, kini menjadi memastikan keaslian dokumen, dan keterkaitan penandatanganan dengan organisasi yang diwakili.
“Untuk menjawab kebutuhan tersebut, Privy terus memperluas lapisan kepercayaan digital melalui layanan seperti verifikasi dokumen yang memungkinkan masyarakat memverifikasi keaslian tanda tangan elektronik pada dokumen digital secara cepat dan mandiri,” ujar Brata.
Urgensi terhadap kepercayan digital, kata Brata, semakin relevan di berbagai sektor yang mengandalkan validitas identitas, dan dokumen dalam proses bisnis. Misalnya, verifikasi identitas pasien, persetujuan tindakan medis, hingga pengelolaan rekam medis elektronik dibutuhkan di sektor kesehatan.
Sementara di sektor pendidikan, kebutuhan akan validasi ijazah, sertifikat, dokumen akademik, dan proses administrasi kampus, serta mahasiswa, pun terus meningkat seiring berkembangnya layanan pendidikan berbasis teknologi.
“Lebih dari itu, seluruh verifikasi dan dokumen dengan sertifikat elektronik Privy pun juga dilindungi dengan certificate warranty hingga Rp 1 miliar sebagai lapisan jaminan hukum tambahan pada setiap sertifikat elektronik yang diterbitkan Privy,” ujar Brata.
