Ganjar: Lewat Media Sosial Rakyat Bisa Berkomunikasi Cepat dengan Pemimpin

Kehumasan termasuk di dalam pemerintahan perlu membentuk gaya komunikasi yang membuat rakyat mudah mengerti dan mengaksesnya. Karena itu, birokrasi perlu berubah menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.

“Itu pengalaman saya ketika waktu pertama kali dilantik. Saya bertanya gaya komunikasi seperti apa yang diingin rakyat. Rupanya pemimpin yang kaku dan pidato menggunakan bahasa formal bagi rakyat tidak asyik serta membuat mereka ngantuk,” kata Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dalam sebuah webinar, Sabtu (5/12).

Karena itu, kata Ganjar, ini menjadi tantangan. Dan sejak itu, Ganjar mengubah semuanya termasuk pidato yang bisa menggunakan gaya sastra semisal bercerita, prosa, puisi, narasi dan yang penting singkat. Kemudian, Ganjar juga tidak mau lagi difoto di atas panggung dan ingin rutin mengadakan konferensi pers.

Di samping itu, kata Ganjar, pihaknya juga menginginkan agar semua laporan disampaikan secara rutin melalui keterangan pers. Juga menggandeng media massa untuk bekerja sama untuk membuat satu laporan transparansi dan akuntabilitas melalui lapor kepada rakyat khususnya soal keuangan.

Rakyat, kata Ganja, juga menginginkan adanya komunikasi dengan cepat. Salah satu caranya adalah melalui media sosial. Karena itu, setiap dinas di Provinsi Jawa Tengah wajib memiliki akun media sosial sehingga rakyat mudah berkomunikasi dengan pemimpinnya.

“Beberapa tahun berjalan, saya terkejut terjadi perubahan yang sangat besar, khususnya melayani bukan lagi beban tapi gaya berkomunikasi tanpa harus menggunakan diksi-diksi formal. Dengan cara itu, pemimpin dan rakyat semakin dekat,” kata Ganjar.

Selain itu, kata Ganjar, setiap dinas yang memiliki selebgram juga diwajibkan menerbitkan apa yang sudah mereka kerjakan, keluhan masyarakat di media sosial. Dengan cara itu, semua aspirasi bisa direspons dengan baik.

Dengan cara ini, kata Ganjar, setiap dinas di Provinsi Jawa Tengah berinovasi, berkreasi bahkan membuat aplikasi untuk merespons masalah masyarakat dengan baik. Dan pemerintah provinsi rutin mengadakan pelatihan kehumasan untuk setiap dinas dan tiap-tipa dinas wajib punya humas.

“Jadi kontennya tidak lagi kaku melainkan humanis, egaliter sehingga masyarakat bisa melihat birokrasi tidak lagi kaku sehingga bisa diterima masyarakat. Itu pengalaman kehumasan yang bisa kita gerakkan,” katanya.