KSP: Pemerintah Juga Perlu Bangun Brand dan Strategi Komunikasi

Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Adrianto Gani menilai brand dan strategi komunikasi tidak hanya milik dari korporasi semata. Namun, lembaga pemerintah juga perlu membangun brand dan strategi komunikasi.

Di KSP sendiri, kata Adrianto, pihaknya juga mengelola kedua hal tersebut untuk membangun citra dan program-program prioritas yang dilakukan Presiden Joko Widodo. Dan, masyarakat berharap lebih terhadap formulasi yang telah ditetapkan pemerintah.

“Ada nilai-nilai layanan masyarakat yang secara tidak disadari itu lebih dari sekedar informasi. Sangat penting untuk membangun brand dan juga citra lembaga di mata masyarakat,” kata Adrianto dalam acara The Iconomics Forum 2022 di Le Meridien Hotel, Jakarta, Kamis (27/10).

Di samping itu, kata Adrianto, visi menjadi hal utama yang berperan sebagai panduan atau arahan untuk membangun suatu organisasi. Visi dinilai sangat penting ketika suatu korporasi atau lembaga pemerintah menjalankan tugas pokok dan fungsinya.

Sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2019, kata Adrianto, KSP menjadi lembaga yang berada di bawah naungan presiden. Karena itu, KSP berfungsi memberikan dukungan kepada presiden dalam mengawal program-program prioritas dan mengelola isu-isu strategis yang dapat mempengaruhi secara langsung terhadap program utama presiden.

Meski di mata masyarakat dikenal sebagai lembaga yang mengawal program pemerintah, kata Adrianto, KSP juga mem-branding untuk membangun citra.

“Jadi selain visi yang melekat dengan visi presiden kita juga punya brand atau citra yang kita bangun dan pertahankan. Singkatnya, kita ingin orang itu melihat KSP sebagai organisasi yang kredibel, berintegritas, dan punya kapabilitas,” ujar Adrianto.

Selain visi, kata Adrianto, KSP juga berupaya untuk membangun koherensi yang dapat menciptakan suatu strategi komunikasi yang baik. Visi dan koherensi menjadi suatu kesatuan yang dinilai mutlak untuk membangun brand, dan reputasi baik untuk korporasi maupun lembaga pemerintah.

“Memang tidak semudah teorinya, tetapi memang butuh komitmen dari seluruh pihak untuk bisa menciptakan dan sama-sama memahami apa yang menjadi visi besar, visi presiden, dan juga visi lembaga,” katanya.