Menko Airlangga Ungkap Tarif Nol Persen Diberikan untuk Kerja Sama Ekonomi dengan Negara Lainnya

0
56

Tarif impor atau bea impor 0% yang dikenakan Indonesia sebanyak 11,7% dari total pos tarif harmonized system (HS). Hal ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto saat menjelaskan tarif impor di Indonesia secara umum.

Belum lama ini, diumumkan tarif impor Amerika Serikat (AS) untuk produk asal Indonesia menjadi 19%, dari yang sebelumnya pernah Presiden Amerika Donald Trump umumkan tarifnya sebesar 32%. Adapun sebaliknya tarif impor Indonesia untuk produk AS sebesar 0%.

Menko Airlangga menjelaskan bahwa terkait dengan tarif impor secara umum (most favored nation/MFN) di Indonesia, struktur tarif bea masuk MFN yang diterapkan oleh Indonesia berdasarkan BTKI (Buku Tarif Kepabeanan Indonesia) 2022 yakni jumlah total pos tarif HS sebanyak 11.555 pos tarif, jumlah pos tarif dengan Bea Masuk (BM) 0% sebanyak 1.347 HS atau 11,7%, dan jumlah pos tarif dengan Bea Masuk (BM) 5% sebanyak 5.448 HS atau 47,1%.

“Nah dengan adanya perjanjian tersebut, maka Amerika kita perluas menjadi mayoritas 0% dan ini sudah kita berikan kepada CEPA (Comprehensive Economic Partnership Agreement) yang lain, apakah itu dengan ASEAN-FTA (Asean-Free Trade Agreement), apakah itu dengan ASEAN-China FTA (Asean-China Free Trade Agreement), kemudian juga dengan IEU-CEPA (Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement), kemudian dengan Kanada, dengan Australia, New Zealand, dengan Jepang, itu seluruhnya juga kita sudah memberikan mayoritas mendekati nol,” ujar Menko Airlangga kepada media.

Baca Juga :   Kemendag Ungkap Peluang Ekspor Perdagangan Jasa ke Rusia Terbuka Lebar, Ini Alasannya

Selain menyepakati terkait penurunan tarif, Indonesia dan AS juga telah menyelesaikan berbagai hambatan non-tarif (non-tariff barriers), yang menjadi tantangan dalam kelancaran perdagangan antarnegara. Hal tersebut nantinya juga akan dijelaskan lebih lanjut dalam joint statement resmi yang akan diumumkan sebagai tindak lanjut dari kesepakatan tarif.

Menko Airlangga menegaskan bahwa pembelian sejumlah produk asal AS yang akan dilakukan Pemerintah dalam kerangka kesepakatan dagang terbaru tersebut tidak akan memberikan dampak negatif terhadap neraca perdagangan Indonesia. Pasalnya dasar pembelian sejumlah produk tersebut dibutuhkan Indonesia, dan selama ini telah diimpor dari beberapa negara, sehingga hanya dilakukan pergeseran sumber negara asal impor. Sejumlah komoditas tersebut diantaranya yakni produk pertanian seperti gandum dan soya bean, hingga produk energi.

Kemenko Perekonomian juga menyampaikan penurunan tarif resiprokal yang berhasil disepakati juga memberikan manfaat strategis bagi Indonesia, khususnya dalam menjaga pertumbuhan ekonomi, ketahanan pangan, dan stabilitas sektor ketenagakerjaan dengan melindungi hingga 1 juta tenaga kerja yang bergantung pada sektor industri padat karya. Selain itu, daya saing produk Indonesia di pasar global, seperti minyak sawit juga semakin menguat karena kian diminati di pasar AS dan Eropa.

Baca Juga :   Menko Airlangga: Stabilitas Politik Menentukan Indonesia Menjadi Negara Berpenghasilan Tinggi

“Saya bilang kalau ini tidak diberikan, Indonesia kompetitif, 1 juta orang akan kehilangan pekerjaan. Jadi Amerika kan ingin menjadi partner Indonesia, the third largest democratic country and the largest economy di Asia Tenggara,” jelas Menko Airlangga dalam keterangannya.

Menko Airlangga juga menjelaskan bahwa Indonesia termasuk dalam kelompok negara pertama yang mencapai kesepakatan dengan AS, sehingga ketentuan tarif yang direncanakan berlaku mulai 1 Agustus tidak lagi diberlakukan bagi Indonesia. Pemberlakuan tarif baru sebesar 19% akan ditetapkan secara resmi pada Joint Statement.

Dapatkan berita dan analisis seputar ekonomi, bisnis dan lainnya hanya di theiconomics.com.

Pastikan untuk mengikuti perkembangan terbaru, berita, dan event The Iconomics di akun sosial media kami:
Instagram: the.iconomics
TikTok: @theiconomics
YouTube: @theiconomics
X: theiconomic
LinkedIn: The Iconomics

Leave a reply

Iconomics