Perdokjasi: Kedokteran Asuransi Jadi Jembatan Medis dan Finansial
Ketua Pengurus Pusat PERDOKJASI, Dr. dr. Wawan Mulyawan/Dok. Perdokjasi
Perhimpunan Dokter Pembiayaan Jaminan Sosial dan Perasuransian Indonesia (Perdokjasi) mendorong peran dokter masuk ke dalam ekosistem asuransi kesehatan dan sistem kesehatan di Indonesia.
Ketua Pengurus Pusat Perdokjasi, Marsma TNI (Purn) Dr. dr. Wawan Mulyawan, SpBS, Subsp.N-TB, SpKP, AAK menegaskan bahwa kedokteran asuransi adalah evolusi logis profesi dokter di tengah kompleksitas jaminan sosial dan asuransi kesehatan.
“Selama ini, sistem pembiayaan kesehatan dipimpin oleh logika biaya, bukan logika klinis. Padahal mutu layanan dan keberlanjutan keuangan tidak bisa dipisahkan. Kedokteran asuransi berbasis bukti mengembalikan peran dokter sebagai gatekeeper sekaligus policy advisor,” kata dr. Wawan dalam keterangannya.
Menurut dr. Wawan, tanpa keterlibatan dokter dalam desain manfaat, pengendalian klaim, dan evaluasi risiko, sistem jaminan sosial hanya akan menjadi tarik-menarik antara pembayar dan penyedia.
“Kita butuh Insurance Medicine Council yang menjaga keseimbangan antara hak peserta, keberlanjutan dana, dan tanggung jawab profesional,” kata dr. Wawan.
Emira E. Oepangat, FLMI, CFP, AEP, AAAIJ, AAAK, selaku Ketua Panitia FORESIGHT Perdokjasi 2025 juga menilai kedokteran asuransi sebagai jembatan antara medis dan finansial.
“Kita bicara financial sustainability, tapi bagaimana bisa berkelanjutan kalau analisis risiko tidak didukung data klinis? Dokter dan aktuaria harus duduk di meja yang sama,” kata dr. Emira, yang juga Country Director Indonesia LOMA LIMRA International.
Ia menyoroti inflasi medis 13–15% per tahun, dengan penyakit kronis seperti gagal ginjal dan jantung menggerus separuh klaim BPJS.
“Jika tren ini dibiarkan, perusahaan akan memangkas manfaat, peserta JKN menanggung antrean panjang. Kedokteran asuransi membangun health-financing intelligence — kecerdasan pembiayaan untuk mencegah kebocoran klaim dan melindungi peserta,” jelasnya.
Menurutnya, cara pandang yang menganggap kesehatan sebagai beban biaya menciptakan blind spot kebijakan. Padahal kesehatan adalah aset finansial bangsa yang menentukan produktivitas dan stabilitas ekonomi.
Mendorong Ekosistem Insurance Medicine Indonesia
Dr. Wawan mencontohkan negara seperti Swiss, Belanda, dan Swedia, di mana kedokteran asuransi telah terintegrasi dalam sistem jaminan sosial melalui evidence-based decision making.
“Sudah saatnya Indonesia mengikuti jejak itu. Dokter tak boleh hanya pelaksana klaim, tapi juga perancang sistem yang berkeadilan,” ujarnya.
Sementara dr. Emira menilai kunci masa depan ada pada integrasi digital dan transparansi data.
“Kita punya peluang emas membangun Health Insurance Intelligence Hub — platform data bersama antara dokter, aktuaria, dan regulator. Itulah masa depan kedokteran asuransi Indonesia,” tegas dr. Emira.
Di Swiss, University of Basel memiliki program Master of Advanced Studies in Insurance Medicine untuk melatih dokter menjadi system assessors, penilai kebijakan berbasis bukti ilmiah. Belanda dan Swedia bahkan menempatkan dokter asuransi dalam dewan kebijakan disabilitas nasional.
“Indonesia harus berani membangun ekosistem serupa,” kata dr. Wawan. “Tanpa dokter yang memahami pembiayaan dan risiko, sistem jaminan sosial akan terus sibuk memadamkan api tanpa tahu dari mana sumber asapnya,” katanya.
