IFG Progress: Belanja Kesehatan Berpotensi Dorong Sektor Rumah Tangga ke Dalam Kemiskinan

Indonesia Financial Group (IFG) Progress menelusuri dampak langsung inflasi kesehatan yang terjadi saat ini bagi industri asuransi nasional. Inflasi kesehatan dinilai dapat berpengaruh terhadap biaya perawatan medis yang tidak diganti asuransi atau out of pocket health expenditure.

Senior Research Associate IFG Progress Ibrahim K. Rohman mengatakan, out of pocket health expenditure berpotensi mendorong sektor rumah tangga ke dalam kemiskinan, terutama bagi keluarga yang berpenghasilan rendah tanpa akses asuransi kesehatan yang layak. Berdasarkan data Bank Dunia dan beberapa sumber lainnya, porsi pembiayaan pemerintah terhadap health expenditure mencapai 59%, sedangkan pembiayaan yang berasal dari biaya sendiri sebesar 27%.

Atas dasar itu, kata Ibrahim, tingginya inflasi kesehatan menjadi kondisi yang perlu diperhatikan karena berdampak buruk dari sisi pemerintah dan masyarakat. Kenaikan biaya medis dapat mengurangi efektivitas pengeluaran kesehatan publik, karena anggaran yang sebelumnya mencukupi kini hanya mampu menjangkau sedikit layanan atau wilayah.

“Even kita sudah punya JKN (Jaminan Kesehatan Nasional), ternyata belum menutup besarnya pressure pada biaya kesehatan,” kata Ibrahim dalam diskusi IFG Progress di Ayana Midplaza, Jakarta, Selasa (15/10).

Apabila ditinjau dari hasil studi lembaga wadah pemikir milik IFG, holding asuransi BUMN itu, kata Ibrahim, pihaknya menemukan rata-rata masyarakat Indonesia melakukan 1-2 kunjungan ke rumah sakit per bulan, dengan lama rawat inap 4-5 hari per tahun. Pada setiap tambahan kunjungan meningkatkan pengeluaran sebesar Rp 695.903 , dan setiap tambahan rawat inap menambah biaya Rp 810.301.

Jika dilihat dari sisi wilayah, lanjut Ibrahim, Pulau Kalimantan menempati urutan teratas dengan biaya pengeluaran kesehatan terbesar, kemudian Sumatra, Nusa Tenggara, dan Maluku. Sebaliknya Pulau Jawa, Sulawesi, dan Papua mengalami deflasi pengeluaran kesehatan pada tahun 2023.

Dengan adanya hasil studi itu, kata Ibrahim, pihaknya berharap dapat membantu industri asuransi khususnya asuransi kesehatan untuk mengembangkan strategi yang mendukung pengendalian biaya kesehatan. “Pelaku industri asuransi kesehatan harus meninjau kembali alokasi pengeluaran kesehatan publik di wilayah-wilayah dengan inflasi kesehatan yang tinggi,” ujar Ibrahim.

Sementara itu, Sekretaris Perusahaan IFG Oktarina Dwidya Sistha menambahkan, pemberian literasi keuangan yang dilakukan IFG Progress merupakan salah satu visi dan misi pendirian IFG. Dalam visi misinya, IFG berupaya untuk membekali masyarakat dengan informasi-informasi yang terkait asuransi.

“Diharapkan dengan adanya konferensi seperti ini menunjukan kepada masyarakat bahwa IFG memang berkomitmen penuh atas program pemerintah untuk meningkatkan literasi asuransi yang ada di Indonesia,” ujar Oktarina.