Kemenkeu: PR Dibutuhkan untuk Kelola Krisis, Bangun Reputasi dan Jaga Kepercayaan
Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Kemenkeu Rahayu Puspasari/Iconomics
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menilai peran praktisi public relation dibutuhkan dalam mengelola krisis, membangun reputasi, dan menjaga kepercayaan. Kemenkeu karena itu mengajak semua pihak bekerja sama untuk memunculkan narasi positif khususnya di masa krisis geopolitik, dinamika politik, dan pandemi Covid-19.
“Kami sepakat, internal kita sepakat, kita tidak bisa lakukan itu sendiri. Jadi yang kami lakukan itu mencoba memberdayakan ekosistem kehumasan yang ada di mana-mana. Kita berdayakan, kita kerja bareng, kita bagi tugas,” kata Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Kemenkeu Rahayu Puspasari dalam seminar yang digelar The Iconomics, Jumat (28/7).
Puspa mengatakan, pihaknya juga mengambil langkah strategis untuk tetap menjaga kepercayaan publik dengan cara responsif, adaptif, dan kolaboratif. Dalam situasi perubahan yang cepat akibat adanya pandemi, Kemenkeu menyadari bahwa hal tersebut harus disikapi secara responsif.
“Kalau Kemenkeu itu ibarat mobil itu kekuatan CC-nya itu 2.500, ternyata mobil-mobil yang di luar itu sudah langsung 3.000. Kita tidak bisa kembali ke 1.500 lagi, kita cuma boleh nambah, tidak ada pilihan. Itu yang terjadi dinamika saat ini, Begitu cepatnya. Jadi responsif ini menjadi penting bagi kami,” ujar Puspa.
Selanjutnya, dari sisi adaptif, kata Puspa, bila dibandingkan dengan 2 tahun sebelumnya, perubahan yang terjadi saat ini dinilai terdorong begitu cepat yang bergeser menuju era digitalisasi. Itu sebabnya, Kemenkeu memanfaatkan dunia digital untuk mengikuti perkembangan yang ada.
“Karena sekarang yang penting itu masyarakat yang jadi sasaran kita. Masyarakat itu ada di mana, mereka menggunakan platform apa, itu yang kita ikuti. Jadi kami dalam hal ini sangat adaptif, dan platform itu berubah dengan cepat dalam 2 tahun terakhir,” kata Puspa.
Dari sisi kolaboratif, kata Puspa, pihaknya melakukan banyak pendekatan dengan berbagai institusi pemerintah dan non-pemerintah. Tujuannya untuk membuka ruang bagi mereka yang ingin berpartisipasi atau sekadar menyampaikan aspirasi kepada pemerintah.
Kolaboratif juga dinilai menjadi salah satu cara dalam menangkal isu-isu negatif, terutama beredar luasnya narasi hoaks yang dapat mengganggu kestabilan dan keamanan negara.
“Karena tadi, sekarang itu jangan kita biarkan. Karena musuh bersama itu adalah hoaks, disinformasi yang salah bisa jadi benar. Nah, di situlah harus diperangi bareng-bareng. Jadi dalam hal ini, kolaborasi kita lakukan dengan cara approach tadi. Karena ternyata sama tujuannya,” ujar Puspa,
Puspa karena itu mengajak seluruh insan PR untuk bersama-sama memberikan narasi yang positif kepada masyarakat Indonesia. “Jika PR itu adalah pelaut, dan pelaut yang tangguh itu tidak bisa dihasilkan dari gelombang yang tenang, dan kapal itu adalah Indonesia. Jadi bagaimana cara kita menyelamatkan Indonesia yaitu dengan bergerak bersama,” katanya.
