Menteri Johnny: Pembangunan IKN Terapkan Tiga Pendekatan
Menkominfo Johnny G. Plate/Dok. Kominfo
Pemerintah berupaya melakukan pemerataan pembangunan di kawasan Indonesia Barat dan Indonesia Timur. Salah satunya memindahkan ibukota negara dari DKI Jakarta ke ibukota negara baru Nusantara.
“Pengambilan kebijakan pemindahan ibu kota ke wilayah Kalimantan erat kaitannya dengan perspektif pemerataan pembangunan untuk mewujudkan visi Indonesia 2045. Secara spesifik kesenjangan pembangunan antarwilayah Jawa dan luar Jawa harus diturunkan. Sehingga pembangunan Ibu Kota Nusantara dilakukan melalui hasil kajian yang komprehensif,” kata Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate dalam keterangan tertulis.
Menkominfo menilai IKN Nusantara tidak hanya sekadar simbol identitas bangsa dan negara yang diwujudkan melalui pembangunan ruang-ruang fisik. Menurutnya, terdapat delapan prinsip yang menjadi dasar pembangunan infrastruktur di IKN, diantaranya mendesain sesuai kondisi alam, Bhinneka Tunggal Ika, serta nyaman dan efisien melalui teknologi.
“Ibu Kota Nusantara juga merepresentasikan ide kemajuan yang inklusif, Bhineka Tunggal Ika dengan visi pengembangan sebagai new smart metropolis atau kota cerdas yang mengintegrasikan aspek teknologi informasi dan komunikasi. Untuk menjadi pusat inovasi yang mengkonsolidasikan pertumbuhan dan membawa Indonesia makin melesat maju,” katanya.
Menteri Johnny menyatakan dari delapan prinsip pengembangan IKN termasuk visi untuk menjadi kota yang nyaman dan efisien melalui teknologi. selain itu, prinsip pengembangan IKN juga diterapkan dengan tiga pendekatan untuk mewujudkan IKN sebagai kota dunia untuk semua.
“Yaitu pembangunan sebagai Forest City, Sponge City dan Smart City. Untuk Smart City, IKN Nusantara akan memaksimalkan peluang digital kawasan dan menjalankan berbagai inisiatif-inisiatif cerdas di berbagai bidang. Seperti di bidang akses dan mobilitas, lingkungan hidup, keamanan dan keselamatan, sektor publik dan pemerintahan, sistem perkotaan, dan juga kelayakan huni dan kedinamisan,” jelasnya.
Berdasarkan data selama empat tahun terakhir, Menkominfo menyatakan terdapat gap persentase penduduk miskin di Jawa dibandingkan dengan luar Jawa serta antara kawasan Indonesia Barat dan Indonesia Timur.
“Jumlah persentase penduduk miskin di luar Pulau Jawa lebih tinggi sekitar 2% sampai 3% dibandingkan Pulau Jawa. Sementara jumlah persentase penduduk miskin di kawasan Indonesia Timur lebih tinggi sekitar 6% sampai 7% dibandingkan dengan kawasan Indonesia Barat,” katanya.
Oleh karena itu, Menteri Johnny menegaskan upaya pemerintah mengikis isu kesenjangan ekonomi yang menjadi pekerjaan rumah besar bagi Indonesia. Menurutnya, pembangunan IKN menjadi terobosan besar dan realisasi konkret political will Presiden Joko Widodo dalam mewujudkan pembangunan dan pertumbuhan nasional yang lebih merata.
