Pemerintah Akan Kucurkan Rp 180 T di Kuartal III agar Ekonomi Tumbuh Positif

Satgas Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) menyebut pemerintah berupaya mempercepat realisasi penyerapan anggaran program PEN senilai Rp 695 triliun. Upaya itu agar harapan Presiden Joko Widodo soal produk domestik bruto (PDB) ekonomi Indonesia bisa bertahan di atas 0% tahun ini bisa tercapai.

Ketua Satgas PEN Budi Gunadi Sadikin mengatakan, untuk dapat mengembalikan perekonomian ke arah positif, pemerintah harus meningkatkan belanja hingga Rp 180 triliun sepanjang Kuartal III/2020. Sebab, untuk Kuartal II/2020, perekonomian nasional terkontraksi -5,32%.

“Tugas kami mempercepat penyerapan anggaran dan dipastikan bahwa di kuartal III tidak negatif. Supaya tidak negatif dibandingkan tahun lalu, target kita untuk Juli, Agustus, September kalau bisa deploy Rp 180 triliun,” kata Budi saat menghadiri acara webinar secara daring, Jumat (4/9).

Dari total anggaran PEN sebesar Rp 695 triliun, kata Budi, telah dialokasikan khusus untuk program pemulihan ekonomi mencapai sekitar Rp 487 triliun. Dan itu terdiri atas 4 fokus yaitu perlindungan sosial dengan pagu Rp 204,95 triliun, UMKM dengan pagu Rp 123,46 triliun, sektoral K/L dengan pagu Rp 106,5 triliun, dan pembiayaan korporasi dengan pagu Rp 53,6 triliun.

Dari jumlah tersebut, kata Budi, total penyerapan anggaran tersebut per 2 September 2020 telah mencapai Rp 190,5 triliun. Diperkirakan sekitar Rp 22,5 triliun akan diserap dalam seminggu ini. Realisasi penyerapan anggaran terbesar tercapai di belanja untuk perlindungan sosial dengan realisasi sebesar Rp 114,11 triliun (55,68% dari pagu), untuk UMKM dengan realisasi sebesar Rp 58,53 triliun (47,41% dari pagu).

“Tujuannya selama masa pandemi, selama rasa aman masyarakat belum kembali, dan roda ekonomi belum berputar normal, kita harus bangkit. Kita harus bantu masyarakat paling miskin dan UMKM terlebih dulu,” kata Budi.

Kata Budi, progres realisasi anggaran terhadap 3 program pemerintah terbesar dalam upaya membangkitkan kembali UMKM yaitu penempatan dana pemerintah kepada bank Himbara dan Bank Pembangunan Daerah (BPD), Banpres Produktif bagi usaha mikro dan ultra mikro, serta subsidi bunga bagi UMKM.

Terkait penempatan dana pemerintah, dari total dana Rp 41 triliun yang telah ditempatkan di 4 bank Himbara dan 11 BPD, sekitar Rp 84 triliun telah disalurkan kepada 1,2 juta debitur UMKM atau 52,3% dari target penyaluran Rp 189 triliun.

Kemudian untuk Banpres Produktif yang merupakan dana hibah dari pemerintah kepada pengusaha mikro yang belum pernah mengakses kredit dari lembaga keuangan formal. Sejak diluncurkan pada 24 Agustus lalu, telah disalurkan sebesar Rp 13 triliun atau 61% dari pagu anggaran sebesar Rp 22 triliun.

Untuk subsidi bunga, kata Budi, penyerapan anggaran untuk program ini masih cukup rendah hanya Rp 3 triliun atau 7,2% dari pagu anggaran Rp 35 triliun. Program subsidi bunga ini telah menjangkau sekitar 7,8 juta UMKM dengan total baki debet mencapai Rp 322 triliun.

Satgas PEN memperkirakan bahwa pagu anggaran tidak akan dapat sepenuhnya terserap hingga akhir tahun sehingga dimungkinkan sisa dari pagu ini akan dikonversikan ke dalam program lain yang juga bertujuan untuk membantu UMKM.

“Hitungan kami sampai akhir tahun subsidi bunga jatuhnya Rp 8 – Rp 10 triliun. Masih ada sisa, sisanya kita harap bisa dikonversi ke tempat lain. selama masih dalam pagu UMKM,” katanya.