Pemerintah Ngaku Bisa Turunkan Angka Kemiskinan dan Jaga Pertumbuhan Ekonomi di 10 Tahun
Wakil Menteri Keuangan Thomas A. M. Djiwandono/Dok. Kemenkeu
Pemerintahan saat ini dinilai berhasil menurunkan angka kemiskinan dan menjaga pertumbuhan ekonomi dalam 10 tahun terakhir. Kinerja tersebut berhasil dicapai melalui penyaluran perlindungan sosial dan program pemulihan ekonomi nasional, yang dinilai berhasil menjadi bantalan dalam menjaga kesejahteraan masyarakat, khususnya kelompok miskin dan rentan.
Karena itu, kata Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Thomas A. M. Djiwandono, pemerintahan periode 2025-2029 akan tetap menjaga pertumbuhan ekonomi yang meningkat dengan inflasi yang rendah. Dalam APBN 2025, pertumbuhan ekonomi diproyeksikan mencapai 5,2%, dan inflasi berada di level 2,5%.
“Belanja negara dalam APBN 2025 yang dialokasikan melalui belanja pemerintah pusat serta transfer ke daerah akan terus dilakukan peningkatan kualitasnya dengan prinsip spending better. Belanja negara juga akan diarahkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan,” kata Thomas dalam keterangannya, Kamis (26/9).
Soal kebijakan belanja kementerian/lembaga di APBN 2025, kata Thomas, akan diarahkan kualitasnya agar semakin meningkat. Beberapa hal yang akan dilakukan seperti pemanfaatan digitalisasi birokrasi, pemanfaatan belanja kementerian/lembaga sesuai dengan tema dan arah kebijakan rencana pemerintah, dan optimalisasi penggunaan produk dalam negeri.
““Peningkatan kualitas belanja juga harus dilakukan melalui sinkronisasi belanja Kementerian/Lembaga dan belanja transfer ke daerah sehingga tidak terjadi tumpang tindih dalam pengalokasian anggaran,” kata Thomas.
Kemudian, kata Thomas, APBN 2025 bertujuan mendorong akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Juga untuk menghadapi tantangan global yang semakin dinamis dan kompleks.
Sejalan dengan visi Indonesia emas 2045, kata Thomas, APBN 2025 akan menjadi instrumen utama dalam mengoptimalkan potensi perekonomian, memperkuat daya saing, dan produktivitas nasional.
“APBN 2025 disusun di masa transisi pemerintahan dengan semangat keberlanjutan dan optimisme. APBN 2025 dirancang untuk menjaga stabilitas, inklusivitas, dan keberlanjutan, serta mendukung transisi pemerintah yang efektif,” ujar Thomas.
