5 Kebijakan Bank Indonesia untuk Dukung Pemulihan Ekonomi Tahun 2021
Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo/Iconomics
Bank Indonesia (BI) optimistis tahun depan ekonomi Indonesia akan kembali tumbuh di jalur positif. Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo mengatakan Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia tahun 2021 diperkirakan tumbuh 4,8% sampai dengan 5,8%.
“Seluruh instrumen kebijakan kami, kami arahkan untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional dengan tentu saja tetap menjaga stabiltas makro ekonomi dan sistem keuangan,” ujar Perry beberapa waktu lalu.
Perry mengungkapan lima kebijakan yang akan ditempuh Bank Indonesia.
Pertama, melanjutkan stimulus moneter. “Kami akan terus menempuh kebijakan suku bunga rendah dan likuditas longgar sampai tentu saja ada tanda-tanda tekanan inflasi meningkat,” ujar Perry.
Sebagaimana diketahu Bank Indonesia pada tahun 2020 ini, telah menurunkan secara agresif suku bunga hingga sekarang berada di 3,75%. Perry berharap rendahnya suku bunga acuan dari BI ini juga diikuti oleh suku bunga kredit perbankan.
Selain menurunkan suku bunga, pada tahun 2020 ini BI juga mengguyurkan likuiditas melalui kebijakan Quantitative Easing (QE). Hingga 15 Desember 2020, Bank Indonesia telah menambah likuiditas atau Quantitative Easing di perbankan sekitar Rp694,9 triliun (4,95% dari PDB) terutama bersumber dari penurunan Giro Wajib Minumum (GWM) sekitar Rp155 triliun dan ekspansi moneter sekitar Rp524,1 triliun.
“Memang sementara ini masih berputar di perbankan, tetapi dengan sinergi kebijakan fiskal dan dengan OJK dan juga dunia usaha, kami harapkan likuiditas yang longgar ini bisa mengalir ke sektor riil untuk mendanai dan mendukung pemulihan ekonomi,” ujar Perry.
Perry mengatakan kebijakan suku bunga rendah dan likuiditas longgar ini ditempuh dengan tetap menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. “Kami masih melihat dan memandang nilai tukar rupiah akan berpotensi menguat karena memang dari sisi fundamental masih undervalue didukung oleh defisit transaksi berjalan yang rendah, inflasi yang rendah dan juga imbal hasil yang menarik dan premi risiko yang juga semakin membaik,” ujarnya.
Kebijakan Bank Indonesia yang kedua adalah melanjutkan kebijakan makro prudential yang akomodatif untuk mendukung kredit dan pembiayaan bagi ekonomi.
“Kami selama tahun 2020, telah melonggarkan seluruh kebijakan makro prudential kami: apakah berkaitan dengan likuiditas, uang muka perkreditan, maupun pengaturan-pengaturan lain. Kami dalam proses untuk merumsukan kebijakan-kebijakan makro prudential yang dapat juga mendukung pembiayaan sektor-sektor produktif,” ujar Perry.
Ketiga, Bank Indonesia masih akan berpartisipasi dalam pembiayaan APBN. Sebagaimana diketahui pada tahun 2020 ini, partisipasi Bank Indonesia dalam pembiayaan APBN dilakukan melalui dua mekanisme yaitu pembelian melalui mekanisme pasar sebagai pembeli siaga dan kedua adalah pembelian langsung.
“Kalau pembelian langsung sesuai kesepakatan hanya berlaku untuk tahun 2020. Tetapi pembelian melalui mekanisme pasar, pembelian SBN di pasar perdana melalui mekanisme Bank Indonesia sebagai pembeli siaga atau non competitive bidder itu masih akan bisa berlangsung tahun 2021-2022,” ujar Perry.
Keempat, program pendalam pesar keuangan. “Koordinasi terus dilakukan agar pembiayan jangka panjang terus diperluas. Dalam hal ini Bank Indonesia mendukung melalui blueprint pengembangan pasar uang yang semakin meningkat dan likuiditas transaksi maupun juga infrastruktur pasar uang agar mampu medukung pembiayan pembangunan jangka pajang,” ujarnya.
Kelima, mendukung ekonomi keuangan digital. Ekonomi keuangan digital meningkat sangat cepat baik dalam bentuk pertumbuhan e-commerce, uang eletronik maupun digital banking. Karena itu, Perry mengatakan telah lama bank Indonesia mendukung digitalisasi ekonomi keuangan termasuk untuk UMKM dan sektor ritel yaitu melalui digitalisasi sistem pembayaran melalui QRIS.
“Kami juga dalam proses untuk menyambungkan berbagai sistem pembayara dari digital banking mauun fintech melalui interlink antara kedua layanan sehingga masyarakat atau konsumen bisa memilih yang paling kompetitif. Kami juga dalam proses membangun fast payment yang secara cepat menyelesikan transaksi ritel UMKM secara digital. Kami juga dalam proses regulatory reform di bidang sistem pembayaran untuk mendukung industri sistem pembayaran,” ujar Perry.
