6 Kebijakan agar APBN 2023 Dorong Keberlanjutan Pemulihan dan Reformasi Struktural

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023 diharapkan bisa mendorong keberlanjutan pemulihan ekonomi nasional dan reformasi struktural. Untuk itu, APBN 2023 difokuskan dalam 6 kebijakan.

Presiden Joko Widodo menyampaikan pernyataan tersebut ketika menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan buku daftar alokasi Transfer Daerah dan Dana Desa (TKDD) Tahun Anggaran 2023, di Istana Negara, Jakarta, Kamis (1/12).

Jokowi menuturkan, dari 6 kebijakan itu, pertama, APBN akan fokus menguatkan kualitas sumber daya manusia. Kedua, akselerasi reformasi sistem perlindungan sosial yang dinilai dapat memperbaiki data terpadu kesejahteraan sosial melalui registrasi sosial ekonomi.

Ketiga, lanjut Jokowi, fokus APBN diarahkan melanjutkan pembangunan infrastruktur prioritas, khususnya infrastruktur pendukung transformasi ekonomi. Keempat, pembangunan infrastruktur untuk menumbuhkan sentra-sentra ekonomi baru, termasuk di dalamnya adalah Ibu Kota Nusantara. Kelima, revitalisasi industri, dan keenam, pemantapan reformasi birokrasi dan penyederhanaan regulasi.

“Fokus kebijakan tersebut membutuhkan pengawalan yang ketat di lapangan. Saya minta pada seluruh kementerian, kepala lembaga, dan juga pemerintah daerah mengendalikan secara detail belanja-belanja yang ada, mengikuti secara detail belanja-belanja yang ada, jangan terjebak rutinitas,” kata Jokowi.

Kemudian, Jokowi meminta agar jajaran kementerian dan lembaga memperbesar pembelian produk-produk dalam negeri, khususnya yang dihasilkan para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Lalu, yang perlu diingat setiap program kementerian slaing terhubung dengan kementerian lainnya.

Itu sebabnya, kata Jokowi, agar setiap pekerjaan yang dilakukan dapat terintegrasi, tidak sektoral, dan berjalan sendiri-sendiri. “Untuk pemerintah daerah, gubernur, bupati, dan wali kota, saya minta perhatikan dari waktu ke waktu, dari jam ke jam, pergerakan angka inflasi di daerah masing-masing. Ini penting sekali, ini momok semua negara, inflasi. Sekali lagi, perhatikan pergerakan angka inflasi di daerah masing-masing,” ujar Jokowi.

Masih kata Jokowi, strategi dan rencana besar yang disiapkan harus dilaksanakan secara konsisten di lapangan. Strategi yang dimaksud untuk merespons tantangan ekonomi global, sehingga dapat menempatkan APBN sebagai instrumen stabilitas untuk mengendalikan inflasi.

“APBN juga menjadi instrumen perlindungan sosial kepada masyarakat yang rentan. APBN juga harus mampu mendorong kelanjutan pemulihan ekonomi nasional dan juga reformasi struktural,” tutur Jokowi.