Begini Cara dan Andil KPK Perbaiki Sektor Politik yang Rentan Korupsi
Wakil Ketua KPK Johanis Tanak/Iconomics
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat sejak pertama dibentuk pada 23 Desember 2003 hingga Desember 2022, sekitar 343 anggota DPR dan DPRD terjerat korupsi. Kemudian, 23 gubernur, 155 wali kota dan bupati serta wakilnya juga terlibat kasus yang sama.
Menurut Wakil Ketua KPK Johanis Tanak, pihaknya menyadari dan berusaha ikut andil memperbaiki beberapa sektor yang dinilai rentan terhadap tindak pidana korupsi. Berdasarkan pemetaan KPK ada 5 sektor strategis yang menjadi perhatian yaitu sumber daya alam, bisnis dan tata niaga, aparat penegak hukum, pelayanan publik, serta politik.
“Karena itu, sejak 2012, KPK telah mengkaji secara sosial soal partai politik dan seluk beluk pemilu. Berbagai rekomendasi telah diberikan KPK untuk memperbaiki sistem,” kata Johanis dalam acara Politik Cerdas Berintegritas (PCB) Terpadu di Gedung ACLC KPK, Jakarta, Selasa (21/2).
Perbaikan sistem dari KPK, kata Johanis, dilakukan melalui Sistem Integrasi Partai Politik (SIPP), dan peningkatan dana bantuan pemerintah untuk partai politik. Juga melakukan langkah konkret dengan mengedukasi partai politik (parpol) tentang anti-korupsi.
Langkah edukasi tersebut, kata Johanis, dilakukan KPK melalui kegiatan PCB Terpadu yang melibatkan parpol peserta pemilu dan Komisi Pemilihan Umum (KPU). PCB Terpadu dilaksanakan untuk mendorong komitmen integritas dan meningkatkan kesadaran budaya anti-korupsi para pengurus parpol yang dinilai sebagai mesin penggerak demokrasi.
“Diharapkan dapat menghasilkan para pemimpin nasional dan daerah yang bersih dari korupsi. Harapannya tidak ada lagi pemimpin yang dihasilkan oleh parpol yang dipenjara karena korupsi,” ujar Johanis.
Masih kata Johanis, para kader parpol yang terpilih mewakili suara rakyat agar tidak mudah tergiur dengan perilaku-perilaku yang dapat merugikan diri sendiri, bangsa dan negara.
“Kita harapkan bapak-bapak, ibu-ibu bisa renungkan ketika ada tawaran (korupsi) rupiah atau dolar, diabaikan saja itu. Pikirkan bahwa saya bekerja untuk negeri ini, untuk rakyat ini, yang sudah menggaji kami,” tutur Johanis.
