BP BUMN Gandeng Berbagai Pihak untuk Sediakan Hunian yang Layak dan Terjangkau
Badan Pengaturan (BP) BUMN dan Danantara berupaya memperkuat tata kelola dalam pelaksanaan program hunian rakyat. Penguatan itu menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam memastikan program yang berdampak nyata untuk masyarakat.
Kepala BP BUMN Dony Oskaria mengatakan, dukungan pengawasan menjadi faktor penting dalam menjaga efektivitas pelaksanaan program. Dengan tata kelola yang baik, BP BUMN berharap proses perencanaan hingga pelaksanaan dapat berjalan optimal dan terukur.
Kemudian, kata Dony, BP BUMN pun sudah bertemu dengan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM sekaligus CEO Danantara Rosan Roeslani, serta Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait.
“Kami tentu mendukung penuh program ini. Tinggal bagaimana kita memastikan seluruh pihak bergerak bersama, sehingga program ini bisa berjalan lebih cepat, akuntabel, dan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat,” kata Dony yang juga COO Danantara dalam keterangan resminya pada Selasa (23/6).
Dengan berkolaborasi, kata Dony, pemerintah ingin mempercepat penyediaan hunian yang layak dan terjangkau untuk masyarakat. Tentunya, pemerintah pun berupaya memperluas akses kepemilikan rumah bagi masyarakat.
“Program ini juga diharapkan mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta mendorong pemerataan kesejahteraan di berbagai wilayah Indonesia,” ujar Dony.
