Diimplementasikan 1 Januari 2022, Indonesia Baru akan Ratifikasi Perjanjian RCEP
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto/Dok. Ekon
Perjanjian Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) yang ditandatangani 15 negara pada 15 November 2020 lalu mulai berlaku pada 1 Januari 2022. Sayangnya, meskipun sebagai inisiator, Indonesia belum meratifikasi perjanjian yang melibatkan negara-negara ASEAN dan sejumlah mitra dagangnya itu.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah Indonesia baru akan meratifikasi RCEP pada kuartal pertama 2022. Komisi VI DPR RI, menurutnya sudah menyepakati di tingkat komisi.
“Diharapkan di kuartal satu sudah bisa dibawa ke rapat paripurna DPR sehingga di kuartal pertama ini RCEP diharapkan sudah diratifikasi di Indonesia,” ujar Airlangga kepada wartawan, Jumat (31/12).
Ke-15 negara yang menandatangani RCEP pada 15 November 2020 lalu adalah 10 negara anggota ASEAN yaitu Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina, Thailand, Vietnam, Myanmar, Republik Demokratik Rakyat Laos, Kamboja, dan Brunei Darussalam, serta 5 Mitra Wicara FTA ASEAN yaitu Republik Rakyat Tiongkok, Korea Selatan, Jepang, Australia, dan Selandia Baru.
Perjanjian ini resmi diberlakukan apabila minimal enam negara anggota ASEAN dan tiga negara mitra dagang ASEAN telah meratifikasi dan menyampaikan dokumen ratifikasi ke Sekretariat ASEAN. Syarat tersebut sudah terpenuhi.
Airlangga mengungkapkan negara ASEAN yang sudah melakukan ratifikasi atas perjanjian ini adalah Brunei Darussalam, Kamboja, Laos, Thailand, Singapura, Vietnam dan Myanmar. Sedangkan negara mitra yang sudah melakukan ratifikasi adalah Tiongkok, Jepang, Australia, Selandia Baru dan Korea Selatan.
Airlangga menjelaskan perjanjian RCEP ini adalah inisiatif Indonesia pada saat keketuaan ASEAN di tahun 2011 dan Indonesia menjadi koordinator jalannya perundingan. Setelah perundingan selama kurang lebih 8 tahun, sebanyak 15 negara pun berhasil menelurkan perjanjian RCEP.
“Ini adalah perjanjian regional trading blok terbesar di dunia yang meliputi 30% dari PDB dunia, 27% dari perdagangan dunia, 29% dari FDI, dan 29% jumlah penduduk dunia,” ujar Airlangga.
RCEP antara lain berisi akses pasar terhadap perdagangan barang, perdagangan jasa dan investasi dan mengatur terkait kekayaan intelektual, persaingan usaha e-commerce, dan juga kerja sama ekonomi teknis dan UMKM.
Implementasi RCEP tidak dilakukan secara langusung, namun bertahap sesuai dengan kesepakatan yaitu pada saat entry into force (EIF) liberalisasi barang yang disepakati adalah 65%. Kemudian pada saat entry into force+10 atau 10 tahun kemudian ditingkatkan sebesar 15% sehingga menjadi 80%. Kemudian tahap lanjutan adalah entry into force dalam 20 tahun selanjutnya, liberalisasi barang yang disepakati adalah 92%.
Airlangga mengatakann dengan RCEP Indonesia punya akses pasar tambahan terutama ke China, Korea dan Jepang yang selama ini tidak didapatkan dari perjanjian ASEAN +1.
“Impelementasi RCEP akan mendatangkan berbagai manfaat diantaranya kepastian dan keseragaman aturan perdagangan, iklim investasi yang lebih kondusif, peningkatan peluang usaha barang, jasa, investasi, dan penguatan regional value chain,“ujarnya.
RCEP juga memiliki peran signifikan terhadap perekonomian dimana negara anggota RCEP telah menjadi tujaun ekspor Indonesia sebesar 56% dan sumber impor Indonesia sejumlah 65%.
Negara-negara RCEP juga merupakan sumber utama aliran investasi asing atau PMA ke Indonesia yang diharapakn akan menciptkan lapangan kerja. Sebesar 72% dari investasi yang masuk ke Indonesia berasal dari Singapura, China, Jepang, Korea dan Malaysia.
Airlangga mengatakan perjanjian RCEP ini diharapkan bisa meningkatkan daya saing Indonesia sekaligus juga mendorong dan membuka pasar-pasar ekspor. Beberapa kajian menunjukkan dari implementasi RCEP ini, Indoneisa akan mengalami peningkatan GDP sebesar 0,07%, peningkatan ekspor sebesar US$ 5 miliar di tahun 2040.
