Hadi Jadi Menko Polhukam dan Agus Yudhoyono Jabat Menteri ATR/Kepala BPN
Tangkapan layar pelantikan Menteri ATR/BPN Agus Harimurti Yudhoyono/Iconomics
Presiden Joko Widodo melantik Hadi Tjahjanto menjadi Menteri Koordinator (Menko) Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) yang sebelumnya menjabat sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Jabatan yang ditinggalkan Hadi lantas diisi Agus Harimurti Yudhoyono yang merupakan Ketua Umum Partai Demokrat.
Dengan demikian, Partai Demokrat sah menjadi salah satu partai koalisi yang mendukung pemerintahan Jokowi. Setelah dilantik, Agus mengatakan, pihaknya akan memprioritaskan beberapa isu yang ada di ATR/BPN.
Dengan sisa waktu 8 bulan, kata Agus, pihaknya berupaya menyelesaikan berbagai masalah di antaranya mengenai penyelesaian sertifikasi tanah elektronik. “Ini yang bisa menjadi solusi terhadap berbagai persoalan termasuk tumpang tindih permainan dari mafia tanah,” kata Agus di Istana Negara. Jakarta, Rabu (21/2).
Di samping itu, kata Agus, pihaknya berupaya menghadirkan kepastian hukum dalam bidang tata ruang, lokasi, dan tanah karena menjadi sesuatu yang sangat fundamental bagi masyarakat. Apabila masalah tersebut dapat diselesaikan, masyarakat akan merasakan dampak positif dari hadirnya kepastian hukum.
“Kalau investasi bergerak tentu akan menghadirkan pertumbuhan ekonomi. Ekonomi rakyat akan bergerak, membuka lapangan pekerjaan, meningkatkan penghasilan, dan pada akhirnya rakyat akan sejahtera,” ujar Agus.
Selain kepastian hukum, kata Agus, pihaknya berusaha menuntaskan 120 juta bidang tanah yang terdapat dalam program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL). “Mudah-mudah bisa kita kelola dan tentunya kita menyakinkan isu lingkungan hidup bisa menjadi prioritas utama,” ujar Agus.
Sebagai Menteri ATR yang baru, kata Agus, pihaknya akan mengambil langkah strategis di antaranya berkoordinasi dengan berbagai lembaga dan kementerian terkait untuk menyelesaikan persoalan tersebut.
“Saya sudah matur ke Pak Hadi, walau beliau sudah Menko Polhukam berkenan nggak tetap saya ganggu untuk saya minta pandangan-pandangan dan masukan-masukan, karena ini kerja yang besar sehingga membutuhkan masukan. Termasuk dari para ahli dan dari para akademisi,” tutur Agus.
