Indonesia Tegaskan Komitmen Menuju Net-Zero Emission 2060 di Forum Indonesia–Mekong Basin Connect
Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Eniya Listiani Dewi berbicara dalam acara The 2nd Indonesia–Mekong Basin Connect Forum: Energy Security Cooperation in the Region, yang digelar oleh Kementerian Luar Negeri RI di Hotel Tentrem Jakarta, Alam Sutera, Rabu (16/10)/Foto: Dok.Penyelenggara
Pemerintah menegaskan komitmen kuat Indonesia untuk mencapai target emisi nol bersih (net-zero emission) pada tahun 2060. Hal itu disampaikan Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Eniya Listiani Dewi, dalam acara The 2nd Indonesia–Mekong Basin Connect Forum: Energy Security Cooperation in the Region, yang digelar oleh Kementerian Luar Negeri RI di Hotel Tentrem Jakarta, Alam Sutera, Rabu (16/10).
Forum ini dihadiri oleh para pelaku bisnis sektor energi dari Indonesia dan berbagai negara kawasan Asia, termasuk perwakilan asosiasi energi, lembaga pembangunan, serta investor energi terbarukan.
Dalam pidatonya, Eniya menegaskan bahwa pemerintah Indonesia memiliki visi kuat dalam memperkuat keamanan energi nasional, yang mencakup keamanan air dan pangan sebagai satu kesatuan. Ia menyebutkan bahwa transisi menuju energi bersih merupakan bagian penting dari strategi jangka panjang Indonesia dalam menjaga ketahanan dan kemandirian energi.
“Presiden memiliki visi yang jelas tentang transisi energi bersih dan target besar yang harus kita capai, misalnya 100 gigawatt energi surya yang akan masuk ke sistem nasional. Ini adalah kesempatan besar bagi kita untuk mempercepat pembangunan, investasi, dan implementasi energi terbarukan,” ujar Eniya.
Saat ini, porsi energi terbarukan dalam bauran energi nasional telah mencapai sekitar 16 persen, dan akan terus meningkat dalam satu dekade ke depan.
Pemerintah menargetkan tambahan 42,5 gigawatt energi terbarukan dan 10 gigawatt kapasitas penyimpanan energi (gabungan battery storage dan pumped storage).
Selain itu, Indonesia juga tengah menyiapkan rencana pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir pertama yang ditargetkan mulai beroperasi pada tahun 2032, serta memperluas pemanfaatan hidrogen dan amonia hijau sebagai sumber energi baru.
Dalam konteks efisiensi energi, Eniya menekankan pentingnya elektrifikasi dan digitalisasi sistem jaringan listrik untuk menurunkan emisi hingga 37 persen.
“Wilayah timur Indonesia masih menghadapi tantangan biaya listrik yang tinggi. Karena itu, kami tengah menyiapkan sistem smart grid serta moratorium pembangunan pembangkit berbasis fosil,” jelasnya.
Pemerintah juga memperkuat pengembangan bioenergi seperti biodiesel, bioetanol, dan bioavtur, dengan visi menjadikan Indonesia sebagai pusat energi terbarukan (renewable energy hub) di kawasan Asia.
“Mulai 1 Januari 2026, Singapura akan mewajibkan 1 persen campuran bioavtur. Indonesia siap menjadi pemasok utama biofuel di kawasan ini,” kata Eniya.
Selain itu, Eniya menyoroti pentingnya investasi di sektor transmisi energi, yang selama ini menjadi hambatan utama pemanfaatan potensi energi terbarukan di berbagai daerah.
“Indonesia memiliki potensi besar — tenaga surya, angin, panas bumi, hingga hidro — namun distribusi energi ke pusat permintaan masih terbatas karena infrastruktur transmisi belum memadai,” ujarnya.
Pemerintah kini tengah fokus pada pembangunan jaringan transmisi dalam sepuluh tahun ke depan untuk memastikan pemerataan dan efisiensi distribusi energi bersih di seluruh wilayah.
Eniya juga memperkenalkan kebijakan baru terkait pengelolaan sampah menjadi energi (waste to energy), yang membuka peluang investasi bagi sektor swasta untuk terlibat dalam proyek-proyek energi berbasis limbah.
“Konsep waste to energy akan semakin diperluas. Investor dapat bekerja sama dengan PLN melalui sistem daring untuk mendukung pengelolaan energi ramah lingkungan,” tambahnya.
