Ini yang Perlu Dipertimbangkan Sebelum Memutuskan Lockdown

Kementerian Koordinator Perekonomian memastikan kebijakan lockdown sebagai upaya mencegah penyebaran viru corona sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat. Ditambah lagi pemerintah telah membentuk gugus tugas yang menganalisis soal kebijakan lockdown.

“Kami hanya melihat dari aspek ekonomi. Karena kalau dari aspek ekonomi banyak hal yang harus dipertimbangkan, dengan struktur ekonomi kita seperti ini, kita bergantung terhadap keluar masuk barang,” kata Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono di Jakarta, Selasa (17/3).

Susiwijono mengatakan, perekonomian Indonesia khususnya di beberapa wilayah seperti di DKI Jakarta masih bergantung dengan pasokan barang-barang luar daerah. Karena itu, kebijakan lockdown atas suatu daerah harus dipertimbangkan secara matang.

Terlepas dari kebijakan itu, soal social distancing patut didukung, kata Susiwijono.Sebab, hal tersebut dapat menekan dan meminimalisir penyebaran Covid-19.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa pemerintah pusat belum akan melakukan kebijakan lockdown baik di tingkat pusat maupun daerah. Kebijakan untuk me-lockdown adalah sepenuhnya merupakan wewenang pemerintah pusat sehingga tidak boleh ada kepala daerah yang bisa menerapkan kebijakan tersebut.