Kemenko Pangan Kawal Lima Program Prioritas Presiden, Fokus Perkuat Koordinasi Lintas Sektor
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan.
Kementerian Koordinator Bidang Pangan (Kemenko Pangan) memperkuat koordinasi lintas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk memastikan lima program prioritas Presiden Prabowo Subianto berjalan efektif.
Kelima program tersebut mencakup pangan, Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) dan Koperasi Nelayan Merah Putih, Waste to Energy, serta Pasar Karbon. Dalam pelaksanaannya, Kemenko Pangan mengoordinasikan enam kementerian dan lembaga.
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan fungsi utama Kemenko Pangan bukan menjalankan aspek teknis setiap program, melainkan memastikan kebijakan antarkementerian, lembaga, dan pemerintah daerah berjalan selaras.
“Tugas kita mengawal, memastikan program-program Presiden bisa berjalan dengan baik. Bukan teknisnya, tetapi koordinasi, sinkronisasi aturan antara kementerian, lembaga, pemerintah pusat, gubernur, dan bupati agar seluruh kebijakan bisa berjalan baik dan hasilnya sesuai target yang ingin dicapai,” kata Zulkifli dalam dialog FMB9 bertajuk Orkestrasi Kemenko Pangan: Mendorong Akselerasi Program, beberapa waktu lalu.
Menurut pria yang akrab disapa Zulhas itu, koordinasi lintas sektor diperlukan karena program prioritas pemerintah melibatkan banyak kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dengan kewenangan yang berbeda. Kemenko Pangan, kata dia, berperan mempertemukan para pemangku kepentingan untuk menyelesaikan hambatan regulasi maupun implementasi di lapangan.
Salah satu fokus koordinasi Kemenko Pangan adalah memperkuat ketahanan pangan nasional. Pemerintah telah menjalankan sejumlah kebijakan, mulai dari penyederhanaan regulasi penyaluran pupuk bersubsidi, perbaikan sistem irigasi, penetapan harga pembelian gabah yang berpihak kepada petani, hingga percepatan pembangunan sawah baru.
Kebijakan tersebut diarahkan untuk meningkatkan produktivitas pertanian sekaligus memperkuat kesejahteraan petani. Zulhas menilai keberpihakan kepada petani menjadi fondasi penting untuk mencapai swasembada pangan dan mengurangi ketergantungan terhadap impor.
“Kalau kita bisa swasembada, kehormatan kita, kehormatan pertanian kita. Yang mendapat manfaat adalah petani Indonesia. Karena itu lahirlah kebijakan-kebijakan Presiden Prabowo yang berpihak kepada petani Indonesia,” ujarnya.
Zulhas optimistis produksi padi nasional akan meningkat pada 2027 seiring rampungnya pembangunan sawah baru, perbaikan jaringan irigasi, dan penggunaan varietas benih unggul.
“Tahun 2027 panen bakal lebih bagus, karena 2026 kita cetak sawah. Irigasi sudah jadi, varietas baru sudah banyak. Insya Allah 2027 produksi akan naik,” katanya.
Selain sektor pertanian, pemerintah mempercepat pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan. Program ini mencakup penyediaan infrastruktur pendukung, seperti balai lelang, pabrik es, cold storage, hingga akses pemasaran.
Penyediaan fasilitas tersebut diharapkan dapat mengurangi ketergantungan nelayan kepada tengkulak, terutama karena selama ini keterbatasan fasilitas penyimpanan dan modal membuat sebagian nelayan harus menjual hasil tangkapan dengan harga murah.
“Kebijakan bapak Presiden ini harus berpihak dulu ke nelayan. Maka dibuat Kampung Nelayan Merah Putih, bangun cold storage, nanti jual ke koperasi dan ke SPPG. Tujuan akhirnya adil bagi seluruh rakyat Indonesia,” ujarnya.
Kemenko Pangan juga mengawal percepatan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang diproyeksikan menjadi pusat distribusi berbagai kebutuhan masyarakat. Komoditas dan layanan yang didistribusikan melalui koperasi antara lain pupuk bersubsidi, LPG 3 kilogram, bantuan sosial, hingga pangan.
Melalui penguatan koperasi di tingkat desa, pemerintah berharap distribusi barang dan layanan menjadi lebih efisien sekaligus menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru di perdesaan.
“Jadi kami ingin di desa itu punya akses yang cepat terhadap ekonomi, terhadap distribusi, dan di desa itu nanti ada pusat pertumbuhan ekonomi baru,” kata Zulhas.
Di sektor lingkungan, Kemenko Pangan turut mengawal percepatan program Waste to Energy melalui penyederhanaan regulasi. Program tersebut diarahkan untuk membantu mengatasi persoalan pengelolaan sampah, termasuk tempat pembuangan akhir (TPA) dengan sistem open dumping di sejumlah kota besar.
Pemerintah mendorong pembangunan fasilitas pengolahan sampah menjadi energi sebagai salah satu solusi atas persoalan tersebut.
Kemenko Pangan juga mendorong pengembangan ekonomi hijau melalui Sistem Registri Unit Karbon (SRUK) sebagai fondasi perdagangan karbon nasional yang terintegrasi dengan sistem internasional. Sistem tersebut diharapkan membuka peluang investasi sekaligus meningkatkan penerimaan negara dari sektor ekonomi rendah karbon.
Sementara itu, pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus diperkuat melalui evaluasi manajemen, perbaikan sistem pendataan, dan peningkatan pengawasan. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan program berjalan efektif dan tepat sasaran.
“Manajemennya sudah kita evaluasi dan perbaiki. Berilah kami waktu untuk menyelesaikan pekerjaan besar ini,” ujar Zulhas.
Zulhas menegaskan, seluruh program prioritas tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah memperluas pemerataan kesejahteraan melalui penguatan desa, peningkatan ketahanan pangan, dan perluasan akses ekonomi masyarakat.
