Gus Kikin Resmi Pimpin PBNU Periode 2026-2031, Serukan NU Kembali Rapatkan Barisan

Pengasuh Pondok Pesantren Tebuireng, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, KH Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin resmi ditetapkan sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) masa khidmah 2026-2031.

Gus Kikin ditetapkan melalui musyawarah majelis Ahlul Halli wal ‘Aqdi (AHWA) dalam Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) yang digelar di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambakberas, Jombang, Senin (31/08/2026). Penetapan itu dilakukan secara mufakat setelah nama Gus Kikin mendapat persetujuan dari Rais Aam PBNU terpilih.

“Secara mufakat memutuskan untuk memilih K.H. Abdul Hakim atau sehari-hari disebut Gus Kikin menjadi Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama masa khidmah 2026-2031,” kata salah satu kiai tim AHWA, KH Anwar Iskandar di Jombang.

Gus Kikin sebelumnya juga telah mengantongi dukungan terbesar dalam proses penjaringan bakal calon Ketua Umum PBNU. Ia memperoleh 472 suara dari unsur Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU), Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU), dan Pengurus Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama (PCINU).

Selain Gus Kikin, terdapat empat nama lain yang memenuhi syarat dalam tahapan penjaringan, yakni KH Zulfa Mustofa, KH Abdussalam Sochib, KH Yahya Cholil Staquf, dan KH Abdul Ghaffar Rozin.

Gus Kikin yang juga menjabat Ketua PWNU Jawa Timur sebelumnya menyatakan pencalonannya sebagai Ketua Umum PBNU merupakan mandat dari struktur NU di Jawa Timur.

Kini setelah terpilih, Gus Kikin menyerukan seluruh warga Nahdlatul Ulama untuk kembali merapatkan barisan dan menjaga kebersamaan setelah berbagai dinamika yang terjadi selama Muktamar ke-35 NU.

Ia menegaskan NU harus tetap berada pada khittahnya sebagai organisasi keagamaan dan kemasyarakatan, bukan kendaraan politik. “NU itu bukan untuk berpolitik. NU itu adalah organisasi keagamaan, organisasi kemasyarakatan,” kata Gus Kikin.

Menurut dia, NU memiliki pijakan keagamaan dan pedoman organisasi yang menjadi kompas dalam menjalankan roda organisasi. Karena itu, NU tidak boleh dijadikan alat untuk kepentingan politik tertentu. Gus Kikin menilai hubungan NU dengan politik merupakan dua hal yang berbeda. Sementara terkait hubungan dengan pemerintah, NU akan tetap memberikan dukungan sesuai dengan kewajiban umat Islam.

“Jadi kalau ada gesekan ya mungkin gesekan, tapi jalannya berbeda,” ujarnya.

Gus Kikin juga menegaskan komitmennya menjaga NU sebagai organisasi yang inklusif dan terbuka. Seluruh elemen dan potensi yang ada di lingkungan NU akan diupayakan tetap terwadahi dalam kepengurusan PBNU periode mendatang.

“Semua potensi yang ada di NU itu akan kita wadahi. Karena itu memang potensi-potensi yang ada itu harus kita wadahi,” katanya.

Setelah terpilih, pekerjaan pertama yang harus segera dilakukan adalah menyusun kepengurusan PBNU 2026-2031. Gus Kikin menargetkan struktur kepengurusan tersebut dapat rampung maksimal dalam waktu satu bulan. Namun, ia membuka kemungkinan penyusunan dilakukan lebih cepat agar roda organisasi segera berjalan.

“Cutup satu bulan. Kita isi organisasi kita. Tanpa itu, kita bagaimana mau bekerja?” katanya.

Dalam persoalan pemberantasan korupsi, Gus Kikin melihat masalah tersebut tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum, tetapi juga erat dengan persoalan moral. Karena itu, NU akan mendorong penguatan pendidikan akhlak dan nilai-nilai keagamaan sebagai bagian dari upaya membangun karakter masyarakat.

“Kita dari NU dari sisi akhlak kita perbaiki moral itu kemudian lebih takut kepada Allah,” ujarnya.

Sementara di sektor pendidikan, kesehatan, serta transformasi pesantren, Gus Kikin menyebut NU memiliki modal awal yang cukup kuat. Modal tersebut antara lain berupa jaringan pesantren dan perguruan tinggi NU yang tersebar di berbagai daerah, terutama di Jawa Timur.

Dengan modal tersebut, Gus Kikin menegaskan kepengurusan PBNU 2026-2031 akan diarahkan untuk memperkuat peran NU di tengah masyarakat, sekaligus menjaga organisasi tetap solid setelah dinamika panjang Muktamar ke-35.