Menkeu Beberkan Alasan TKD Turun, tapi Anggaran Program Prioritas Daerah Naik

Anggaran pemerintah yang belum terserap dengan baik menjadi salah satu pertimbangan penurunan alokasi anggaran transfer ke daerah (TKD) pada 2026. Untuk 2026, alokasi TKD mencapai Rp 694 triliun, angkanya turun Rp 226,9 triliun dibandingkan TKD 2025 yang mencapai Rp 919,9 triliun.

Karena itu, kata Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa, para pemimpin daerah diminta membenahi tata kelola, agar pemerintah bisa menaikkan anggaran TKD di masa mendatang.

“Saya perlu cerita yang lebih kuat dari pemda-pemda di daerah tentang belanjanya. Supaya saya bisa angkat ini (masalah anggaran) ke Presiden (Prabowo Subianto). Tapi tanpa track record, let’s say 2-3 bulan ke depan ada perbaikan, saya pasti kalau omong begitu, saya yang digebuk duluan,” kata Purbaya di Komite IV DPD, Jakarta, Senin (3/11).

Berdasarkan itu, kata Purbaya, anggota DPD RI diminta mendorong pemerintah daerah, agar memperbaiki sistem saat ini. Tanpa adanya perbaikan tersebut dinilai sulit untuk mengajukan kenaikan anggaran TKD.

“Jadi tanpa perbaikan tidak bisa kita jalankan terus. Jadi tolong pemda juga saling memperbaiki, supaya saya punya alasan kuat untuk minta,” ujar Purbaya.

Kendati menurun dari sisi TKD, kata Purbaya menyebutkan, pemerintah justru menaikkan anggaran pada program prioritas daerah dari Rp 930,7 triliun pada 2025, menjadi Rp 1.377,9 triliun pada 2026.

“Kita akan memperbaiki pengelolaan anggaran. Dengan keterbatasan uang yang ada, kita pastikan nanti belanjanya optimal, di pusat, di daerah, di kementerian juga. Supaya setiap anggaran yang kita belanjakan, atau setiap anggaran yang kita utang itu memberi manfaat yang maksimal ke perekonomian, dan masyarakat,” ujarnya.