Menkeu Maklumi Penolakan APPSI soal Pemangkasan TKD, Akan Kaji di Kuartal II/2026
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memaklumi penolakan Asosiasi Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) soal pemotongan anggaran transfer ke daerah (TKD). Sebab, pemotongan anggaran dilakukan untuk memastikan TKD tepat sasaran dan sesuai penggunaannya.
Menurut Purbaya, alokasi anggaran ke daerah tidak seluruhnya dipakai dengan benar selama ini. Meski demikian, Kemenkeu akan mengkaji kembali alokasi anggaran ke daerah pada Kuartal II/2026.
Apabila ekonomi Indonesia mengalami perbaikan, kata Purbaya, maka bukan tidak mungkin pemerintah akan menaikkan kembali nilai TKD.
“Saya akan lihat keadaannya seperti apa. Kalau memang ekonominya bagus, pendapatan pajak naik, coretax lebih bagus, Bea Cukai tidak ada bocor, pajak tidak bocor, kalau naik semua kita bagi,” kata Purbaya di gedung Kemenkeu, Jakarta, Selasa (7/10).
Sementara itu, Gubernur Aceh Muzakir Manaf mengatakan, sebagai anggota APPSI, Aceh menolak pemotongan TKD dari pemerintah pusat melalui Kemenkeu. Aceh dipotong anggarannya hingga 25%, bahkan beberapa daerah lain kena pemangkasan hingga mencapai 30%-35%.
Muzakir menyebutkan, pengurangan anggaran ke daerah akan menimbulkan masalah baru di setiap provinsi atau daerah. Karena itu, APPSI mendorong pemerintah untuk membatalkan pemotongan alokasi anggaran ke daerah.
“Kami mengusulkan supaya tidak dipotong. Anggaran kita tidak dipotong, karena beban semua ada di provinsi kami masing-masing,” ujar Muzakir.
Senada dengan Muzakir, Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda mengatakan, pihaknya telah mendapat TKD sebesar Rp 10 triliun pada 2025. Dengan adanya pemotongan pada tahun depan, Maluku Utara hanya menerima anggaran senilai Rp 6,7 triliun.
Sherly menilai, potongan yang dilakukan pemerintah berpotensi menghambat pembangunan di daerah. Apalagi pemerintah daerah memiliki janji-janji yang harus dipenuhi kepada masyarakat di daerah masing-masing.
“Jadi mudah-mudahan Pak Menteri Keuangan (Purbaya) bisa berkomunikasi dengan baik, mencari solusi yang baik, sehingga untuk ke depan pembangunan infrastruktur bisa tetap berjalan dengan baik, gaji PPPK, belanja pegawai tetap berjalan, pertumbuhan ekonomi sesuai yang diharapkan pun tetap jalan,” kata Sherly.
